KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah bergerak cepat menjaga ketersediaan stok energi dan kelancaran arus distribusi logistik nasional.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang bertepatan dengan momentum Ramadhan 1447 Hijriah (H).
Menurut Misbakhun, konflik yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global itu berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri jika tidak diantisipasi secara terukur.
“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Lebih lanjut, ia menyampaikan, jika selama momentum tersebut harga energi global turut melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa.
Oleh karena itu, politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah menyiapkan skenario penyangga agar masalah tersebut tidak langsung menimbulkan efek berantai pada harga barang dan jasa. Salah satunya dengan menjaga ketersediaan stok BBM dan kelancaran arus logistik.
Kebijakan fiskal dan moneter Selain perlu mengamankan stok energi dan distribusi logistik, Misbakhun menekankan bahwa pemerintah juga harus segera menentukan skenario fiskal yang jelas dan mengambil langkah stabilisasi yang konkret.
Ia menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara jika harga minyak dunia mencapai level tinggi.
Misbakhun menilai, penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial. Ia pun mendorong koordinasi erat antara Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan.
Pasalnya, gejolak global sering kali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tegasnya.
Misbakhun memastikan Komisi XI DPR RI akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional. []
