MENTERI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengusulkan serangkaian program dan langkah strategis untuk mempercepat pemulihan UMKM. Khususnya di wilayah terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Pemulihan UMKM pascabencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus terpadu, menghubungkan kembali sisi produksi atau supply dan sisi permintaan atau demand secara bersamaan,” kata Menteri Maman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/26).
Dari sisi supply, lanjutnya, Kementerian UMKM mendorong agar UMKM terdampak segera diaktifkan kembali melalui berbagai skema penyelamatan usaha. Langkah tersebut mencakup restrukturisasi dan relaksasi kredit bagi UMKM yang memiliki pinjaman di perbankan.
Dalam hal ini, mulai dari penundaan pembayaran hingga penghapusan utang bagi usaha dengan kondisi paling berat. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema top-up atau tambahan modal kerja dengan bunga nol persen pada tahun pertama.
Pada tahun kedua, bunga direncanakan mulai diberlakukan secara ringan di kisaran 2–3 persen guna memastikan keberlanjutan usaha. Maman mengusulkan pemberian Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi dan Pemulihan Usaha Mikro bagi kelompok UMKM ultramikro yang belum tersentuh layanan perbankan.
“Dengan bantuan ini, UMKM bukan hanya dapat memulai kembali usahanya, tetapi juga memiliki daya beli. Supply dan demand bisa kembali bergerak secara seimbang,” ujarnya, dikutip dari FraksiGolkar.
Untuk memperkuat sisi permintaan, Kementerian UMKM akan mengonsolidasikan seluruh platform e-commerce nasional. Laman ini diharapkan menjadi wadah belanja sekaligus sarana donasi publik.
“Masyarakat Indonesia dapat membantu tidak hanya melalui donasi, tetapi juga dengan membeli produk saudara-saudara kita di daerah terdampak. Ini adalah wujud nyata gotong royong jangka panjang,” jelas Menteri Maman.
Lebih lanjut, Menteri Maman juga menambahkan bahwa pemulihan UMKM pascabencana merupakan proses berkelanjutan. Hingga Maret 2026, fokus akan diarahkan pada pemetaan dan pendataan komprehensif.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan, pentingnya percepatan pemulihan sektor ekonomi dan pangan di daerah terdampak bencana. Karena itu, Mendagri menginstruksikan, tim bidang ekonomi dan pangan bergerak cepat membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Tim ini terdiri dari Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif.
“Pemulihan ekonomi daerah harus menjadi prioritas, terutama dengan mengoptimalkan kembali komoditas unggulan seperti kopi dan cabai. Jika rantai produksi dan distribusi tidak segera dipulihkan, daya beli masyarakat akan menurun sementara harga-harga berpotensi meningkat,” kata Tito. []
