MENTERI Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, menerima audiensi dari Rektor Universitas Islam Malang (Unisma), Prof Junaidi di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Pertemuan ini ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi dalam pengembangan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan visi Asta Cita Presiden Prabowo untuk kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam sambutannya, Mukhtarudin menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang terfokus pada dua prioritas utama. Pertama, kata Menteri P2Mi yakni, peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia yang sudah ditempatkan di luar negeri.
“Kedua, peningkatan kualitas dan kapasitas CPMI melalui pendidikan vokasi serta upgrading skill, guna mengoptimalkan penempatan pekerja migran kita yang terampil dan kompetitif,” tutur Mukhtarudin.
Eks anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI periode 2019-2025 ini mengatakan bahwa Kementeriannya kini menyatukan fungsi regulator dan operator dalam satu atap, sehingga lebih efisien dalam menjalankan mandatnya.
Mukhtarudin juga menyampaikan komitmen KP2MI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. “Ke depan, kita harus tingkatkan kolaborasi ini. KP2MI sebagai leading sector akan memimpin upaya tersebut,” katanya.
Sebagai bagian dari komitmen itu, pemerintah berencana menyiapkan 500 ribu pelatihan vokasi untuk mengisi lowongan pekerjaan di luar negeri, termasuk melalui program link and match dengan institusi pendidikan.
Waketum DPP Ormas MKGR ini menyebutkan bahwa KP2MI telah menandatangani MoU dengan berbagai kementerian, serta baru-baru ini dengan Universitas Nasional Pasim (Unas Pasim) Bandung untuk mendirikan Pasim Bandung Migran Center sebagai pusat pelatihan berstandar internasional.
Mengenai payung hukum, Mukhtarudin mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedang diproses di Badan Legislasi DPR RI.
“Revisi bukan hanya mengubah nomenklatur dari badan menjadi kementerian, tapi menambahkan pasal-pasal baru untuk memperkuat perlindungan Pekerja migran, termasuk mekanisme promosi peluang kerja dan penyesuaian atase ketenagakerjaan menjadi Kantor Perlindungan pekerja Migran. Harapan kami, revisi ini selesai segera sebagai payung hukum yang lebih kokoh,” pungkas Menteri P2MI Mukhtatudin.
Sementara itu, Rektor Unisma Prof. H. Junaidi menyatakan bahwa universitasnya, yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan 10 fakultas, terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia.
“Kami telah bekerjasama dengan Taiwan dan Jepang. Khusus Jepang, kerjasama kami dengan lembaga penanganan panti jompo. Orang Jepang suka orang Indonesia karena keramahan dan dedikasinya,” ungkap Junaidi.
Ia juga menyebutkan potensi kerjasama dengan Uzbekistan sebagai destinasi baru. “Semoga dengan MoU dan PKS ini bersama KemenP2MI, vokasi di Unisma semakin terintegrasi, link and match dengan kebutuhan pasar global,” beber Rektor Unisma.
Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi momentum untuk mencetak generasi bangsa yang tidak hanya terampil, tapi juga terlindungi secara menyeluruh. “Kehadiran perguruan tinggi seperti Unisma sangat krusial dalam menghadapi bonus demografi. Bersama, kita bangun SDM unggul untuk martabat bangsa,” pungkas Mukhtarudin. []
