WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menilai, pernyataan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukan teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.
“Kita menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebeneran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” kata Idrus dalam keterangan diterima, dikutip dari Liputan6, Minggu (19/10/2025).
Idrus menambahkan, pentingnya dua nilai tersebut agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga mencerminkan cara penyampaian yang benar secara etika politik, ada nilai kearifan dan kebijakan.
“Kalau dua-duanya dijaga, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif. Itu yang kita inginkan,” harap Idrus.
Idrus pun mendorong, semua pihak dapat menjadikan kebenaran dan kepenaran sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .
“Sebagai masukan kepada kita semua tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kita ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” Idrus menandasi.
Sebagai informasi, pernyataan Misbakhun kepada Menkeu Purbaya disampaikan terkait saran agar yang bersangkutan berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.
Saran itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025. []
