WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan gangguan distribusi BBM di sejumlah SPBU swasta belakangan ini lebih dipicu faktor internal perusahaan dalam memproyeksikan permintaan dan mengelola rantai pasok, bukan akibat kelangkaan pasokan nasional.
“Permintaan di lapangan sifatnya sangat dinamis. Kalau ada SPBU swasta yang stoknya habis lebih cepat, itu biasanya karena perencanaan internal mereka kurang akurat, apalagi kuota-nya sudah ditambah 110 persen dibanding 2024,” ujar Nurdin di Jakarta, Jumat (19/9/2025), dikutip dari Antaranews.
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan strategi agar pasokan energi tetap terjaga melalui skema impor satu pintu dengan evaluasi berkala.
Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan kondisi makroekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan BBM nasional rata-rata mencapai 1,5 juta barel setara minyak per hari, sedangkan kapasitas produksi kilang dalam negeri baru sekitar 850 ribu barel. Defisit sekitar 650 ribu barel per hari masih dipenuhi dari impor.
Kementerian ESDM mencatat impor BBM sepanjang 2024 mencapai 165 juta barel. Dengan mekanisme fleksibel dan evaluasi tiap tiga bulan, kuota impor diatur presisi agar tidak menekan devisa maupun neraca transaksi berjalan.
Di sisi lain, pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas juga memperketat distribusi BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina yang kini mencatat lebih dari 9,8 juta kendaraan terdaftar. Sistem ini diharapkan mampu menekan kebocoran subsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran.
Nurdin menegaskan, kondisi pasokan nasional saat ini tetap aman, sehingga gangguan di beberapa SPBU swasta jangan dipelintir menjadi isu kelangkaan BBM.
Ia juga memastikan DPR bersama pemerintah akan terus mengawal kebijakan energi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan perekonomian nasional terlindungi.
“Gangguan distribusi jangan dibesar-besarkan seolah pasokan nasional bermasalah. Faktanya stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan DPR akan terus mengawal agar energi rakyat tetap terjamin,” ujarnya menegaskan. []
