ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang dalam mendukung perkembangan UMKM masih lemah dan terlalu bergantung pada intervensi Kementerian Koperasi dan UKM.
Menurut Ilham, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM seharusnya membawa dampak signifikan bagi kemajuan pelaku usaha di daerah, bukan sekadar menjadi tempat pelatihan teknis. Namun kenyataannya, kontribusi PLUT belum maksimal karena keterlibatan Pemda minim.
“Dana yang tersedia dari Kementerian UMKM terbatas. Untuk tahun 2026 saja, anggarannya tidak sampai Rp300 miliar. Artinya, Pemda seharusnya ikut hadir memberi dukungan agar pembinaan UMKM bisa berjalan optimal,” tegas Ilham di Subang, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).
Ia juga menyoroti adanya perbedaan data jumlah UMKM di Subang. PLUT mencatat sekitar 22 ribu UMKM, sementara Pemkab Subang menyebut jumlahnya mencapai lebih dari 80 ribu. “Kalau datanya saja berbeda, bagaimana kita bisa tahu apa yang harus dilakukan? Harus ada kolaborasi dan kesepahaman antara kementerian dan dinas terkait,” ujarnya, dikutip dari laman DPR RI, Jumat (19/9/2025).
Lebih lanjut, Ilham mengkritisi fokus pemerintah daerah yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur ketimbang pemberdayaan UMKM. “Wabup menyampaikan anggaran Rp200–300 miliar untuk belanja modal, tapi mayoritas diarahkan ke infrastruktur jalan. Padahal, UMKM adalah penopang ekonomi nasional sekaligus daerah. Kalau tidak di-support maksimal, pertumbuhan ekonomi Subang akan melambat,” jelasnya.
Ilham mendorong Pemda agar lebih proaktif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Dengan dukungan nyata, ia optimis UMKM Subang bisa berkembang lebih maju dan produk lokalnya mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. []
