STABILITAS harga beras harus disertai dengan penguatan kelembagaan dan distribusi dengan cara memperkuat Perum Bulog sebagai penyangga cadangan beras nasional, sekaligus efisiensi distribusi untuk mengurangi disparitas harga antarwilayah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun dalam menyikapi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang baru saja dikeluarkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) lewat keputusan Bapanas No.299 Tahun 2025 tentang penetapan HET beras.
Menurutnya, stok beras di Perum Bulog harus diperkuat. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat terkait aturan baru harga beras tersebut.
“Bulog harus memiliki stok yang kuat dan mekanisme intervensi pasar yang responsif saat terjadi gejolak. Selain itu, jalur distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumen, terutama di wilayah terpencil, harus diefisienkan agar disparitas harga tidak terlalu tinggi,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Legislator Partai Golkar ini menegaskan bahwa jika kenaikan ini dianggap signifikan, pemerintah harus sigap menyiapkan kebijakan kompensasi yang efektif.
“Kenaikan HET harus diimbangi dengan kebijakan kompensasi, misalnya melalui program bantuan sosial pangan yang tepat sasaran, untuk melindungi daya beli mereka,” demikian Misbakhun. []
