KOMISI XII DPR RI menegaskan dukungan terhadap percepatan investasi di sektor energi bersih sebagai strategi jangka panjang penggerak ekonomi nasional.
Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menyatakan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta hilirisasi sektor energi berpotensi menciptakan 6,2 juta lapangan kerja dan menarik investasi hingga Rp 1.682 triliun dalam satu dekade ke depan.
“Transformasi energi bukan sekadar upaya mengurangi emisi karbon. Ini peluang strategis untuk menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi nasional,” kata Yulisman di Jakarta, Senin (28/7/2025), dikutip dari FraksiGolkar.
Menurutnya, tren global menuju energi hijau adalah momentum emas bagi Indonesia. Ia menyoroti pentingnya regulasi pro-bisnis, insentif fiskal, serta transparansi pengawasan untuk menarik investor global.
Dengan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.600 gigawatt, Yulisman menegaskan pentingnya ketepatan dalam menjalankan peta jalan (roadmap) agar Indonesia bisa menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara.
Target transisi energi ini sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017, yang menargetkan bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025. Pemerintah juga menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2035 untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi.
“Sinkronisasi antara RUEN, RUKN, dan RUPTL sangat krusial agar transisi energi berlangsung konsisten dan terukur,” ucapnya.
Yulisman juga menyoroti target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 5,3 GW dan PLTA sebesar 10 GW hingga tahun 2030. Kedua program ini dinilai akan memperkuat ekosistem energi bersih sekaligus menopang industri baterai kendaraan listrik dalam kerangka hilirisasi.
“Kalau proyek-proyek ini dieksekusi tepat waktu, kita tidak hanya memenuhi target EBT, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” imbuhnya.
Yulisman meminta pemerintah memperkuat insentif fiskal, jaminan hukum, serta infrastruktur penunjang guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. “Kuncinya adalah roadmap yang jelas, implementasi yang terukur, dan hasil yang nyata dirasakan masyarakat,” pungkas legislator asal Riau II tersebut. []
