WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, meminta Indonesia memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah tekanan terhadap pasar modal nasional menyusul rencana perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Menurut Idrus, dinamika tersebut harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, termasuk sektor pangan, energi, dan pasar modal, agar tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan kebijakan maupun penilaian lembaga internasional.
Ia menyatakan dukungannya terhadap pandangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meyakini pasar modal Indonesia memiliki fundamental kuat dan mampu menghadapi tekanan global.
“Indonesia ini bangsa besar, dengan sumber daya alam dan berbagai potensi yang kita miliki. Karena itu, kita harus betul-betul mandiri,” kata Idrus kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Idrus menilai, kemandirian ekonomi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Indonesia juga perlu memperkuat pasar modal serta membangun sistem keuangan nasional yang mampu menopang kepentingan pembangunan.
Menurut dia, pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, Idrus berpandangan bahwa Indonesia perlu memiliki fondasi ekonomi yang kuat agar mampu menghadapi dinamika pasar global tanpa kehilangan arah pembangunan nasional.
“Indonesia adalah rumah besar yang harus kita bangun bersama. Untuk itu, kita memerlukan kemandirian di berbagai bidang, termasuk pangan, energi, dan pasar modal,” kata Idrus, dikutip dari Tribunnews.
Kedaulatan ekonomi tetap membutuhkan transparansi
Meski menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi, Idrus menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu menutup diri dari penilaian internasional. Ia menilai, evaluasi global tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pasar modal dan menjaga kepercayaan investor.
Menurut Idrus, pemerintah dan regulator perlu terus membenahi tata kelola pasar modal, meningkatkan transparansi kepemilikan saham, serta memperkuat perlindungan investor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing pasar modal Indonesia di tengah persaingan global.
Namun, ia mengingatkan agar penilaian lembaga internasional tidak menjadi satu-satunya penentu arah perekonomian nasional. Keterbukaan terhadap dunia internasional, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi di dalam negeri.
Idrus juga menilai tantangan yang muncul saat ini seharusnya mendorong pemerintah, regulator, dan seluruh pelaku pasar untuk memperkuat kualitas pasar modal Indonesia.
MSCI konsultasikan perubahan klasifikasi pasar saham RI
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keyakinannya, bahwa pasar modal Indonesia memiliki fundamental kuat di tengah gejolak yang muncul setelah MSCI mengumumkan konsultasi atas proposal perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market pada Oktober 2026.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dasco mengajak pelaku pasar modal bersatu menghadapi tantangan dan memperkuat posisi Indonesia. “Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri,” ujar Dasco.
Dasco juga menyerukan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi situasi tersebut. “Kita bersatu, bergerak dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang!” tuturnya.
MSCI menjadwalkan pengumuman keputusan final atas proposal perubahan klasifikasi tersebut paling lambat pada 30 Juni 2027. Selama periode konsultasi, pelaku pasar diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan.
Dalam pengumumannya, MSCI menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian investor, antara lain transparansi struktur kepemilikan saham, tingkat investabilitas, dan dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi.
Apabila perubahan klasifikasi tersebut diberlakukan, saham Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari indeks acuan global MSCI, termasuk MSCI Emerging Markets Index. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keputusan sebagian investor global dalam mengalokasikan investasinya di pasar saham Indonesia.
Di tengah perkembangan tersebut, Idrus menilai penguatan fundamental ekonomi dan pembenahan tata kelola pasar modal menjadi langkah penting agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga kepentingan nasional.
Sebagai informasi, krisis di bursa saham Tanah Air ini bermula pada Kamis, 15 Oktober 2026. Saat itu, MSCI membuka konsultasi untuk mendepak Indonesia dari status Emerging Market langsung turun dua kasta ke Standalone Market.
Pengumuman ini memicu kepanikan luar biasa di pasar modal. Keesokan harinya, IHSG mengalami kejatuhan parah hingga 11,57 persen dalam sehari dan terperosok ke level 5.185. Dalam hitungan sepekan, akumulasi kejatuhan IHSG mencapai 14,91 persen.
Efek domino dari kepanikan investor (panic selling) ini tak hanya menghantam bursa saham. Kekhawatiran akan kaburnya modal asing secara masif (capital outflow) membuat nilai tukar Rupiah melemah tajam, bahkan dolar Amerika Serikat (AS) sempat menembus angka Rp 18.048 di pasar spot. []
