Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, keuangan negara harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung sehingga setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada diagnosis yang tepat terhadap persoalan yang dihadapi.
Hal itu disampaikan Sarmuji saat memberikan sambutan pada peluncuran buku General Check-Up Keuangan Negara yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Buku tersebut ditulis oleh Dr. Yurisman Star, Prof. Eric Alan Jones, Notrida Mandica, Ph.D., dan Desmar Panggarbesi, M.A.
Menurut Sarmuji, konsep General Check-Up yang diangkat dalam buku tersebut sangat relevan untuk menggambarkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan negara sebelum merumuskan kebijakan.
“Saya benar-benar tertarik sebenarnya tentang buku General Check-Up Keuangan Negara ini. Kenapa ini istilah yang sangat relevan akhir-akhir ini? Karena istilah General Check-Up itu berarti mengandaikan keuangan negara sebagai sebuah sistem yang saling terhubung satu dengan yang lain. Karena itu perlu review yang menyeluruh, perlu General Check-Up agar kita tahu problem yang utama ada di mana,” ujar Sarmuji.
Ia menegaskan bahwa diagnosis merupakan kunci utama dalam menyelesaikan persoalan. Kesalahan dalam mengidentifikasi akar masalah, kata dia, justru berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak efektif.
“Karena kalau kita tidak bisa tahu problemnya, orang tidak akan pernah tahu solusinya. Sebagai sebuah sistem kita tidak bisa berandai-andai apalagi menebak-nebak problemnya ada di sini, ada di situ. Padahal diagnosis itu inti dari mengatasi persoalan. Karena sekali kita salah mendiagnosis lalu memberikan obat, obat bisa lebih berbahaya dari penyakitnya,” tegasnya.
Sarmuji menjelaskan, buku tersebut mengajak para penyelenggara negara melihat keuangan negara secara utuh, bukan sebagai kumpulan program yang berdiri sendiri. Menurutnya, setiap pos anggaran memiliki hubungan timbal balik sehingga penyelesaian satu persoalan akan berdampak pada keseluruhan sistem.
“Karena itu buku ini merekomendasikan kita melakukan General Check-Up Keuangan Negara, karena keuangan negara itu adalah sebuah sistem yang satu dengan lainnya itu saling terhubung. Demikian juga kalau kita tepat mendiagnosis satu persoalan, menyelesaikan satu persoalan itu berarti menyelesaikan persoalan dari keseluruhan sistem yang ada,” jelasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran, lanjut Sarmuji, DPR dituntut memiliki cara berpikir sistemik dalam membahas APBN agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan nasional.
Ia juga mengingatkan agar proses penyusunan anggaran tidak terjebak dalam ego sektoral. Menurutnya, setiap kementerian maupun lembaga tentu menganggap programnya paling penting, padahal prioritas anggaran seharusnya ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap tujuan pembangunan.
“Tetapi kalau kita bisa mempelajari dan merumuskan sistem permodelan yang baik, misalnya kalau tujuan kita mempertinggi pertumbuhan ekonomi, kita bisa melakukan simulasi dengan mengintervensi satu bagian tertentu. Nanti kita akan memperoleh gambaran apakah anggaran yang kita tetapkan memiliki leverage atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Inilah yang disebut sebagai kebijakan politik,” pungkasnya.
Sarmuji berharap buku General Check-Up Keuangan Negara dapat menjadi referensi bagi para penyelenggara negara, khususnya dalam proses penyusunan APBN, sehingga kebijakan fiskal yang dihasilkan semakin tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak maksimal bagi pembangunan nasional.
Peluncuran buku tersebut juga turut dihadiri Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Yuddy Chrisnandi, Ketua Yayasan Jayabaya Dr. Mustar Muslim, Direktur Institut STIAMI Dr. Sylviana Murni, Anggota DPD RI Dr. Destita Khairilisani, serta sejumlah akademisi, praktisi, dan tokoh nasional. {golkarpedia}
