WAKIL Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan peluncuran biodiesel 50 persen (B50) merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/7/2026), mengatakan kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya domestik.
“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran. Ini menunjukkan arah pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada kemandirian, keberlanjutan, dan kepentingan nasional,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Menurut Sari, pemanfaatan biodiesel menunjukkan kemampuan Indonesia mengoptimalkan potensi minyak sawit sebagai salah satu sumber daya unggulan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ketidakpastian pasar energi global.
Selain memperkuat sektor energi, implementasi B50 juga dinilai mampu mendorong industri nasional, meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, serta menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR RI itu mengatakan kebijakan tersebut juga berpotensi menghemat devisa negara melalui penurunan impor solar sehingga memperkuat neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ketahanan energi menjadi salah satu fondasi utama kedaulatan negara. Karena itu, pengembangan biodiesel harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi masa depan Indonesia,” ujarnya.
Sari mendorong implementasi B50 dilakukan secara bertahap dan terukur dengan didukung kesiapan infrastruktur distribusi, peningkatan kualitas produk, penguatan riset dan inovasi teknologi, serta sinergi antara pemerintah, BUMN, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit melalui tata kelola yang baik, peningkatan produktivitas petani, serta penerapan prinsip keberlanjutan agar biodiesel Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional.
Menurut dia, DPR siap memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar berbagai program strategis pemerintah di bidang energi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kemandirian energi merupakan bagian dari cita-cita besar menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berdaya saing. Implementasi Biodiesel B50 merupakan langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026), sebagai upaya memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
Presiden menyatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50 serta menilai kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. []
