MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak kawasan ASEAN bersama-sama membuat tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mencegah kesenjangan digital.
Menkomdigi Meutya dalam acara Asia Economic Summit 2026, di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan kecerdasan buatan (AI) dapat mempercepat pertumbuhan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing, namun jika tidak dikelola dengan baik, AI juga berisiko membawa bahaya nyata.
“Dan risiko ini bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk seluruh kawasan. Jika akses tidak merata, AI akan memperdalam kesenjangan antara mereka yang memilikinya dan mereka yang tidak, baik di dalam negara kita maupun antarnegara kita,” kata Meutya, dikutip dari Antaranews.
Seiring AI berkembang semakin canggih, kata Meutya, data menjadi semakin berharga sekaligus menjadi sasaran yang lebih menarik. Saat ini biaya untuk melakukan penipuan hampir mendekati nol, dan teknologi deepfake tidak mengenal batas negara.
Menurut dia, jika data dikendalikan oleh pihak lain berpotensi membuat arah masa depan juga akan dibentuk oleh pihak di luar kendalinya.
“Dan jika model-model AI global tidak pernah mempelajari bahasa serta nilai-nilai kita, kawasan ini berisiko kehilangan identitasnya sendiri,” imbuh dia.
Meutya mengatakan bahwa kekhawatiran tersebut bukan alasan untuk memperlambat langkah, justru alasan untuk bertindak secara terencana.
Oleh karena itu, ia mendorong tidak menyerahkan perkembangan AI pada kebetulan, namun membangunnya sebagai strategi secara bertahap lapis demi lapis, dan menyusunnya bersama. Ketika menyusun strategi bersama, risiko dapat berubah menjadi kekuatan.
Dalam hal ini, lanjut Meutya, Indonesia mendorong pengembangan AI di ASEAN berdasarkan tiga prinsip yakni sovereign (berdaulat), interoperabel, dan trusted (terpercaya).
Adapun prinsip sovereign atau berdaulat menekankan pentingnya kendali negara atas data, kapasitas komputasi, serta model AI yang digunakan.
Kemudian, prinsip interoperabel yaitu berbagi standar terbuka dan pengakuan bersama lintas batas. Prinsip trusted atau terpercaya, berfokus dengan menerapkan perlindungan bersama dan selaras dengan prinsip tata kelola AI ASEAN.
Meutya menilai bahwa kepercayaan bukanlah penghambat kemajuan. Di era AI, kepercayaan justru menjadi fondasi yang memungkinkan adopsi sekaligus investasi.
Menurut dia, hal ini turut didorong melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement) sebagai upaya bersama terutama dalam mendorong ekonomi digital.
“Mari kita tidak hanya bergerak cepat, tetapi juga bijaksana. Mari kita tidak hanya terhubung, tetapi juga berdaya. Indonesia siap bekerja sama dengan Singapura dan seluruh mitra ASEAN untuk membangun masa depan digital yang benar-benar menjadi milik kita bersama,” ujar Meutya.
Meutya juga menyoroti bahwa saat ini ekonomi digital ASEAN bernilai sekitar 300 miliar dolar AS, serta diproyeksikan berpotensi hingga 2 triliun dolar AS pada tahun 2030, apabila DEFA diimplementasikan.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital harus dapat dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen dari total bisnis di ASEAN.
“Ketika nilai ekonomi digital menjangkau mereka, dampaknya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kesejahteraan seluruh kawasan,” kata dia. []
