KETEGANGAN geopolitik global dan konflik internasional dinilai ikut memengaruhi stabilitas harga pangan di dalam negeri melalui kenaikan biaya distribusi dan terganggunya rantai pasok sejumlah komoditas.
Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser mengatakan gejolak ekonomi global saat ini berdampak pada pergerakan harga kebutuhan pokok di Indonesia.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi global yang sedang mencamuk memengaruhi situasi perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampaknya terasa pada pergeseran harga-harga kebutuhan pokok,” kata Dadang kepada wartawan, dikutip Kamis (11/6/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi dunia berimbas pada biaya distribusi pangan serta harga sejumlah bahan pokok di pasar domestik.
Ia mencontohkan sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang yang mengalami kenaikan harga. Sementara untuk beras, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga melalui pengelolaan cadangan pangan.
Dadang juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi cadangan beras pemerintah mengingat kapasitas penyimpanan di sejumlah daerah mulai penuh menjelang musim panen berikutnya.
“Cadangan beras harus segera didistribusikan karena gudang-gudang sudah penuh dan kita bersiap menghadapi panen raya selanjutnya,” ujarnya, dikutip dari RMOL.
Selain itu, Dadang menilai berbagai bantuan dan subsidi pemerintah perlu diarahkan secara tepat sasaran kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar dampak gejolak ekonomi tidak semakin membebani daya beli masyarakat.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat tantangan pada komoditas yang bergantung pada impor, seperti bawang putih, yang rentan terdampak fluktuasi pasar global.
Dadang juga menyoroti penurunan harga sejumlah komoditas, mulai dari telur, daging hingga minyak sawit mentah (CPO), yang dikeluhkan petani dan pelaku usaha.
“Ada keanehan ketika dolar melambung, tetapi harga ekspor beberapa komoditas malah turun, terutama CPO,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati lebih lanjut untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan produsen di tengah tekanan ekonomi global. []
