ANGGOTA Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Daniel Mutaqien Syafiudin, meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tenaga pendamping desa.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut harus diikuti dengan ukuran kinerja dan dampak yang jelas terhadap pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Daniel dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Daniel menyoroti besarnya porsi anggaran Kemendes PDT yang digunakan untuk membiayai tenaga pendamping desa. Ia menilai, keberadaan pendamping desa harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan program pembangunan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga peningkatan status desa.
“Hampir 70 persen anggaran Bapak itu terserap untuk tenaga pendamping profesional. Seberapa besar efeknya terhadap akselerasi program yang Bapak lakukan?” kata Daniel, dikutip dari Golkarpedia.
Menurutnya, jika keberadaan pendamping desa tidak memberikan dampak signifikan, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program yang lebih produktif bagi pembangunan desa. Kalau yang tidak efektif ya bisa dievaluasi lagi. Tidak perlu semuanya diakomodir,” tegasnya.
Daniel juga mengingatkan agar program pendamping desa tidak berubah menjadi komoditas politik dan tetap fokus pada tujuan membangun Indonesia dari desa. “Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu. Jangan sampai ini hanya dijadikan komoditas politik,” pungkasnya. []
