Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax RON 92. Menurutnya, langkah tersebut merupakan keputusan yang rasional di tengah tekanan kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak langsung terhadap pasar energi global.
Firman menilai pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi harus menjaga daya beli masyarakat, namun di sisi lain juga dituntut menjaga kesehatan fiskal negara agar tidak terbebani lonjakan biaya energi yang terus meningkat.
“Penyesuaian harga Pertamax adalah pilihan yang realistis dan bertanggung jawab. Dalam situasi harga minyak dunia yang terus berfluktuasi akibat konflik global, negara tidak bisa memaksakan seluruh beban ditanggung APBN. Jika harga terus ditahan secara artifisial, risikonya bukan hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap keberlanjutan sektor energi nasional,” ujar Firman Soebagyo di Jakarta, Kamis.
Firman menjelaskan bahwa dukungannya terhadap kebijakan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan objektif. Salah satunya adalah karakteristik pengguna Pertamax yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah hingga menengah atas dengan kemampuan ekonomi yang relatif lebih baik dibanding pengguna BBM subsidi.
“Harus ada keberanian melihat fakta secara jernih. Pengguna Pertamax pada umumnya memiliki daya beli yang lebih kuat. Dalam kondisi krisis global, sangat wajar apabila kelompok yang lebih mampu ikut menanggung konsekuensi kenaikan harga energi, sehingga negara tetap memiliki ruang untuk melindungi kelompok masyarakat yang lebih rentan,” katanya.
Selain itu, Firman menilai harga Pertamax di Indonesia masih berada pada tingkat yang kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, pemerintah selama ini telah berupaya menahan kenaikan harga agar tidak langsung mengikuti lonjakan harga minyak dunia.
“Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, harga BBM dengan kualitas setara di Indonesia masih relatif terjangkau. Ini menunjukkan pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meredam dampak gejolak energi global. Karena itu masyarakat perlu melihat kebijakan ini secara proporsional dan tidak hanya dari sisi kenaikan nominal semata,” ujarnya.
Firman juga menekankan bahwa penyesuaian harga Pertamax yang berstatus non-subsidi akan membantu mengurangi tekanan terhadap APBN. Dengan ruang fiskal yang lebih sehat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dapat dihemat dari beban kompensasi energi seharusnya diarahkan untuk kepentingan yang lebih produktif. Mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dibandingkan subsidi yang justru lebih banyak dinikmati kelompok yang mampu,” tegas Firman.
Di sisi lain, Firman mengapresiasi komitmen pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan negara kepada mayoritas masyarakat yang masih sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Yang harus dipahami publik adalah pemerintah tidak menaikkan seluruh jenis BBM. Pertalite dan Solar tetap dipertahankan karena digunakan oleh jutaan rakyat kecil, nelayan, petani, pelaku UMKM, serta pekerja sektor informal. Di sinilah letak keadilan kebijakan tersebut, karena perlindungan negara tetap diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Meski mendukung kebijakan penyesuaian harga Pertamax, Firman meminta pemerintah memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik melalui penguatan komunikasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Pemerintah harus menjelaskan secara masif bahwa yang mengalami penyesuaian hanya Pertamax, sedangkan Pertalite dan Solar tetap. Jangan sampai muncul kepanikan atau spekulasi yang justru memicu gejolak di lapangan. Transparansi informasi menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat guna mencegah praktik kecurangan yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, ia mendorong agar manfaat fiskal dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penguatan program sosial dan transportasi publik.
“Jangan biarkan tambahan penerimaan negara berhenti sebagai angka di atas kertas. Masyarakat harus melihat hasil nyatanya, baik dalam bentuk transportasi publik yang lebih baik, bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, maupun program perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak kondisi ekonomi global,” katanya.
Pada akhirnya, politisi senior Partai Golkar ini menegaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal, bukan semata-mata sebagai kebijakan kenaikan harga.
“Esensi kebijakan ini adalah pembagian beban yang lebih adil di tengah tekanan global. Kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar ikut menanggung penyesuaian, sementara negara tetap hadir menjaga rakyat kecil. Dengan cara itulah stabilitas ekonomi dapat dijaga tanpa mengorbankan perlindungan terhadap masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
