ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR RI Nurdin Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pangan dalam negeri untuk konsumsi jamaah haji dan umrah Indonesia di Makkah dan Madinah, Arab Saudi.
Menurut Nurdin, hal tersebut merupakan potensi pasar yang besar bagi produk petani, nelayan, UMKM, dan koperasi mengingat nilai ekonomi untuk konsumsi haji dan umrah bisa mencapai Rp60 setahun.
“Dengan jumlah jamaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 jamaah, nilainya mencapai Rp60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita,” kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia mengatakan perputaran uang untuk konsumsi haji dan umrah seharusnya memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional. Namun, ia menilai potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Nurdin, pasokan bahan pangan untuk katering jamaah haji Indonesia masih bergantung pada produk dari Thailand, Vietnam, Brasil serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Dapur penyedia makanan segar (fresh food) di Arab Saudi umumnya mendapatkan komoditas pokok seperti beras, daging ayam, dan ikan melalui importir yang bekerja sama dengan berbagai negara penyuplai.
Oleh karena itu, Nurdin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menilai, sektor logistik dan katering haji dan umrah perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang lebih berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional.
“Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur,” ucapnya, dikutip dari Antaranews.
Nurdin pada Sabtu (23/5) mengikuti diskusi bersama tokoh-tokoh nasional di Makkah, Arab Saudi. Diskusi itu, salah satunya, membahas peningkatan mutu pelayanan jamaah haji 2026.
“Inti diskusi, bagaimana pentingnya keberpihakan negara terhadap rakyat, terutama pengelolaan sumber daya alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia. []
