Fraksi Partai Golkar MPR RI menegaskan komitmennya terhadap persoalan pendidikan nasional dan kesejahteraan guru melalui Diskusi Publik Fraksi Partai Golkar MPR RI yang digelar di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026).
Forum tersebut menjadi kelanjutan dari rangkaian pembahasan sebelumnya mengenai pendidikan nasional, termasuk tindak lanjut aspirasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang diterima dalam pembahasan di Badan Legislasi DPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan perhatian Fraksi Partai Golkar terhadap dunia pendidikan, lahir dari kesadaran bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas manusianya, bukan semata kekayaan alam yang dimiliki.
“Prof. BJ Habibie pernah mengingatkan bahwa negara maju ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Saya juga teringat pandangan Pak Hatta Rajasa bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada regulasi yang kita bangun. Karena itu, pendidikan dan keberpihakan kepada guru harus ditempatkan sebagai agenda strategis bangsa,” ujar Firman.
Firman menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan konstitusional yang kuat mengenai pendidikan dan kewajiban negara membiayainya. Konstitusi melalui Pasal 27 dan Pasal 31 UUD 1945, menurutnya, telah memberi arah jelas tentang hak warga negara atas pendidikan dan tanggung jawab negara dalam memenuhinya. Namun di lapangan, masih terdapat jurang besar antara amanat konstitusi dan realitas yang dihadapi para guru.
Menurut Firman, persoalan pendidikan hari ini tidak cukup dibahas pada level administratif atau normatif. Yang dibutuhkan adalah keberanian melihat kondisi nyata para guru, terutama guru bantu dan honorer yang masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan.
“Pertanyaan mendasarnya sederhana. Mungkinkah anak bangsa menjadi pandai apabila guru yang mendidiknya masih hidup dalam keterbatasan? Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta ini. Pendidikan tidak akan melahirkan generasi unggul jika fondasi manusianya justru diabaikan,” tegasnya.
Firman bahkan mengingatkan bahwa target Indonesia Emas 2045 akan sulit diwujudkan apabila kondisi kesejahteraan guru tidak segera diperbaiki. Ia menyebut slogan besar tentang kemajuan bangsa tidak boleh terputus dari realitas kehidupan para pendidik di lapangan.
“Kalau kondisi guru masih seperti sekarang, saya harus bicara apa adanya. Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. Kita tidak mungkin melahirkan doktor, profesor, atau pemimpin hebat tanpa guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA yang bekerja dengan tenang dan sejahtera,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Politisi senior Partai Golkar itu kemudian membagikan pengalaman pribadi yang membuat dirinya memiliki ikatan emosional kuat terhadap perjuangan para guru. Ia mengaku berasal dari keluarga guru dan memahami langsung kehidupan mereka.
“Saya cucu seorang guru. Keluarga saya mayoritas guru dan sampai hari ini mereka bangga menjalani profesi itu. Tetapi kebanggaan itu sering tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang diterima. Ini yang membuat saya merasa perjuangan guru tidak boleh berhenti hanya menjadi bahan seminar atau pidato,” ujarnya.
Firman membeberkan sejumlah fakta yang ia temui di berbagai daerah. Di Nusa Tenggara Timur, katanya, masih ada guru bantu dengan gaji Rp300 ribu yang tetap berjalan kaki untuk mengajar. Di Jawa Barat, ia menerima pengakuan guru yang harus menjadi tukang cuci demi menopang hidup. Sementara di sejumlah wilayah lain, guru mengambil pekerjaan tambahan sebagai pengantar barang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Coba bayangkan, ada guru digaji Rp300 ribu per bulan dan dibayar tiga bulan sekali. Ada yang THR-nya hanya Rp80 ribu. Di saat kita di Jakarta bisa mengeluarkan ratusan ribu rupiah untuk kopi atau makan, guru yang membentuk karakter dan masa depan bangsa justru masih bergulat dengan persoalan bertahan hidup. Ini soal nurani dan rasa keadilan,” tegas Firman.
Selain kesejahteraan guru, Firman juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menilai masih terdapat persoalan pengawasan dan penggunaan anggaran yang tidak selalu tepat sasaran setelah dana ditransfer ke daerah.
“Kita memiliki alokasi dana BOS yang besar, tetapi fakta lapangan masih menyisakan pertanyaan. Ada laporan bahwa orientasi penggunaan anggaran bergeser dan tidak seluruhnya fokus untuk memperkuat pendidikan. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar dana pendidikan benar-benar kembali kepada tujuan utamanya,” katanya.
Firman juga menyoroti beratnya beban guru honorer yang tidak hanya mengajar, tetapi juga mengerjakan tugas administratif dengan tanggung jawab yang nyaris setara guru ASN.
“Guru honorer hari ini mengajar, mengurus administrasi, bekerja penuh untuk sekolah dan murid-muridnya. Bebannya besar, pengabdiannya nyata, tetapi penghargaan yang mereka terima masih jauh dari harapan. Negara harus hadir dengan solusi yang adil dan terukur,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Melalui diskusi publik tersebut, Firman berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu mendorong perbaikan tata kelola pendidikan, pengawasan anggaran, dan peningkatan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.
“Guru adalah penyangga utama masa depan bangsa. Ketika kita berbicara tentang Indonesia maju, maka memperjuangkan martabat dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Firman. {golkarpedia}
