KEMENTERIAN Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen-P2MI) bersama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) akan menyusun peta jalan (roadmap) reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) pasca-kepulangan mereka.
Komitmen tersebut dibahas saat pertemuan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, di Jakarta, Senin (5/1/2026).
“Roadmap reintegrasi ini penting untuk memastikan PMI tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke tanah air baik melalui wirausaha, bekerja di pasar kerja dalam negeri atau opsi lainnya,” kata Wamen Christina Aryani dalam siaran pers Kemenerian P2MI di Jakarta, dikutip dari FraksiGolkar, Kamis (8/1/2026).
Ia mengatakan bahwa penyusunan peta jalan tersebut memerlukan pemetaan yang jelas, termasuk peran kementerian/lembaga terkait, bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta skema implementasi yang realistis agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Wamen Christina juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung ILO dan telah diadopsi dalam layanan terpadu seperti Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Mal Pelayanan Publik di sejumlah daerah, salah satunya di Cirebon, Jawa Barat, yang sudah berjalan baik dan diakses masyarakat.
“Model layanan ini, efektif mendukung migrasi aman sekaligus dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu pelindungan Anak Buah Kapal (ABK) migran yang memiliki tantangan khusus, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan pekerja migran yang telah memiliki praktek baik.
Tujuannya adalah untuk memperkuat tata kelola pelindungan ABK yang bekerja di kapal berbendera asing dan beroperasi di tengah laut.
“ABK ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, kami melihat pentingnya pembelajaran dari negara lain agar pelindungan bisa diimplementasikan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh mengatakan ILO berkomitmen mendukung Indonesia dalam penyusunan peta jalan reintegrasi sebagai prioritas kerja sama pada 2026.
Menurutnya, peta jalan itu juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.
“Dengan roadmap yang reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran bisa dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata,” katanya. []
