ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menyoroti serius lemahnya pengamanan perlintasan batas negara di wilayah Kalimantan Utara. Terutama, di perbatasan langsung Indonesia–Malaysia yang membentang hampir 600 kilometer dan dinilai sangat rawan dari sisi pengawasan.
Hal tersebut disampaikan Umbu usai rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Utara di Tarakan. Ia menegaskan, panjangnya garis perbatasan yang didominasi hutan, sungai, dan wilayah terbuka tanpa pembatas fisik, tidak sebanding dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana pengamanan yang ada saat ini.
“Kami melihat langsung bahwa perlintasan batas ini sangat panjang, hampir enam ratus kilometer, dan sebagian besar tidak memiliki pembatas sama sekali. Hutan, sungai, semuanya terbuka. Sementara SDM imigrasi sangat terbatas dan fasilitas pengamanan lintas batas hampir tidak ada,” tegas Umbu kepada Parlementaria usai pertemuan dengan Jajaran Kantor Imigrasi Kantor Wilayah Kalimantan Utara, Tarakan, Kamis (5/2/2026).
Umbu menilai kondisi tersebut menjadi celah serius bagi maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap terjadi melalui jalur-jalur perlintasan tidak resmi yang tidak dijaga.
“Banyak peristiwa TPPO terjadi justru melalui lintas batas yang tidak dijaga dan tidak terpantau. Ini fakta lapangan yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan terus berulang,” ujarnya, dikutip dari laman DPR RI.
Komisi XIII mendorong agar pengamanan perbatasan dijadikan program prioritas nasional, mencakup pembangunan fasilitas lintas batas, penguatan sarana dan prasarana, serta penambahan dan penguatan kapasitas SDM imigrasi di wilayah perbatasan.
“Ke depan, kami akan membawa persoalan ini dalam rapat-rapat bersama kementerian terkait. Harus ada program yang jelas tentang bagaimana membangun fasilitas lintas batas, bagaimana sistem pengamanannya, dan bagaimana memperkuat SDM di perbatasan,” kata Politisi asal NTT II tersebut.
Umbu menekankan, perbatasan Kalimantan Utara bukan sekadar wilayah administratif, melainkan garis terdepan hubungan antarnegara yang mencerminkan kedaulatan dan kehadiran negara.
“Ini adalah wajah terdepan Indonesia di hadapan Malaysia. Penambahan SDM, sarana prasarana, dan sistem pengamanan adalah keharusan. Tanpa itu, perlintasan warga Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya akan terus terjadi tanpa terdeteksi,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di Tarakan, Umbu mengungkapkan masih banyak mobilitas warga lintas negara yang luput dari pengawasan akibat panjangnya jalur perbatasan dan minimnya personel.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, TPPO akan semakin marak. Karena itu, penguatan perbatasan harus menjadi prioritas agar kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang tidak terus berulang,” pungkasnya. []
