ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberikan perhatian serius terhadap masyarakat di wilayah kepulauan dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dalam rapat tersebut, Taufan menceritakan hasil kunjungannya ke sejumlah pulau di daerah pemilihannya. Menurutnya, masyarakat di wilayah kepulauan memiliki aspirasi yang sama dengan masyarakat di daratan terkait kepemilikan sertifikat tanah melalui program PTSL.
“Bapak Menteri, saya ke hal yang lain, yaitu persoalan sertifikat masyarakat pulau di sana. Saya kemarin keliling, kurang lebih 11–12 pulau saya coba kunjungi. Rupanya mereka sudah memahami sekali bahwa Komisi II itu literanya juga Kementerian ATR/BPN. Mereka bertanya, apakah kami juga bisa merasakan bersertifikat dengan program PTSL?” ujar Taufan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/Kepala BPN di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini menambahkan, masyarakat kepulauan sangat berharap agar program PTSL dapat menyentuh wilayah mereka. Sebab, sertifikat tanah atau rumah yang dimiliki dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk akses terhadap pembiayaan usaha.
“Agar supaya mereka juga diperlakukan sama dengan masyarakat yang mendapat program PTSL di daratan. Bahkan mereka bertanya, kalau memang kami bisa disertifikatkan lahan atau rumah kami, kami bisa mohon kredit modal usaha sektor nelayan. Ini saya rasa adalah bagian dari program Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya, dikutip dari laman DPR RI. []
