ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Papua yang komprehensif dan berkelanjutan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI ke Kota Jayapura, Rabu (4/2/2026).
Dalam pertemuan Panja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Taufan menilai kompleksitas persoalan perbatasan negara sangat tinggi dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang menyeluruh dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat perbatasan.
“Dalam pengelolaan perbatasan itu harus kita pikirkan bagaimana agar supaya saudara-saudara kita di perbatasan benar-benar merasakan hadirnya negara,” ujar Taufan usai menghadiri pertemuan dengan Wamendagri serta Gubernur Papua dia gedung Pertemuan Gubernur Papua.
Menurutnya, kehadiran negara di wilayah perbatasan setidaknya harus diwujudkan melalui tiga aspek utama, yakni keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk hadirnya negara tentu beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu aspek keamanan, aspek pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah infrastruktur,” jelasnya, dikutip dari laman DPR RI.
Taufan juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan Papua New Guinea dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan aspek keamanan di wilayah perbatasan kedua negara.
Meski demikian, berdasarkan hasil pengamatan dari beberapa kali kunjungan Panja ke daerah perbatasan, Taufan berpandangan bahwa penanganan persoalan perbatasan tidak cukup hanya melalui kerja Panja semata. Kompleksitas permasalahan membutuhkan pendekatan lintas sektor dan komitmen anggaran yang lebih kuat.
Ia juga membandingkan pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, yang dinilai telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan jaminan rasa aman.
Lebih lanjut, Taufan menegaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kemajuan dan keterjagaan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas nasional.
“Wajah terdepan Republik Indonesia itu ada di daerah perbatasan, bukan di Jakarta dan bukan pula di IKN,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi II sekaligus Anggota Badan Anggaran DPR RI, Taufan Pawe menyatakan dukungannya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun narasi pembangunan kawasan perbatasan yang kuat sebagai dasar peningkatan alokasi anggaran ke depan. []
