Pengamat sosial politik, Tantowi Yahya, menekankan bahwa juru bicara pemerintah adalah mandat strategis yang menentukan kejelasan sekaligus kredibilitas pesan negara di ruang publik.
Menurut Ketua IKA NHI ini, posisi jubir menuntut disiplin komunikasi yang tinggi karena setiap pernyataan yang disampaikan akan dipersepsikan sebagai suara resmi pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada ruang bagi interpretasi pribadi dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Juru bicara itu bukan penafsir apalagi komentator. Dia adalah penyambung lidah negara. Pesan pemerintah harus disampaikan utuh, dengan bahasa yang cerdas dan mudah dipahami, tanpa ditambah atau dikurangi. Begitu masuk opini pribadi, di situlah pesan mulai bergeser dan kepercayaan publik bisa terkikis,” tegas Tantowi.
Kader SOKSI dan Partai Golkar ini menyoroti kekuatan utama seorang jubir yang terletak pada kedekatan dan akses langsung dengan presiden sebagai sumber utama informasi. Kedekatan tersebut memungkinkan jubir menangkap substansi pesan secara menyeluruh, termasuk makna yang tidak selalu tersampaikan secara eksplisit.
“Jubir yang efektif itu punya akses langsung kepada Presiden. Dengan kedekatan itu, dia mampu memahami apa yang tersurat sekaligus yang tersirat. Tanpa akses seperti itu, sangat rentan terjadi distorsi, dan itu berbahaya bagi kualitas informasi yang diterima publik,” ujar Duta Besar RI untuk Selandia Baru periode 2017-2021 ini.
Tantowi juga mengingatkan bahwa kesalahan komunikasi memiliki dampak yang berbeda tergantung siapa yang menyampaikannya. Kekeliruan dari jubir masih dapat diperbaiki, namun jika kesalahan itu muncul dari kepala negara, konsekuensinya jauh lebih besar.
“Kalau jubir yang keliru, masih ada ruang klarifikasi. Tapi kalau Presiden yang menyampaikan informasi yang tidak tepat akibat input yang salah, dampaknya bisa luas dan serius. Di sinilah pentingnya jubir memastikan setiap informasi yang keluar benar-benar akurat,” kata President of United in Diversity Foundation tersebut.
Dalam refleksinya, Tantowi menyinggung praktik komunikasi pemerintahan pada era Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh bagaimana fungsi komunikasi publik dijalankan secara efektif.
Pada masa Soeharto, peran komunikasi publik dijalankan oleh figur seperti Harmoko dan Moerdiono yang secara konsisten menyampaikan pesan pemerintah sesuai bidangnya. Sementara pada era SBY, fungsi jubir dijalankan secara lebih terstruktur oleh Andi Mallarangeng untuk isu domestik dan Dino Patti Djalal untuk isu luar negeri.
“Di dua era itu, fungsi komunikasi berjalan efektif karena dipegang orang-orang yang memahami cara berkomunikasi dengan baik dan memiliki akses langsung kepada Presiden. Mereka tahu batasan, tahu konteks dan tahu bagaimana menyampaikan pesan sesuai dengan audiens,” jelas Tantowi.
Ia menambahkan, figur-figur tersebut mampu menjaga posisi sebagai representasi resmi pemerintah tanpa terjebak dalam pembentukan opini pribadi di ruang publik. “Menjadi dikenal publik itu konsekuensi, tetapi fungsi utamanya tetap menyampaikan pesan negara secara akurat. Di situ letak profesionalisme seorang jubir,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tantowi mengingatkan bahwa penyampaian informasi yang tidak bersumber langsung dari pengambil kebijakan berisiko menimbulkan kesalahan yang dapat merusak kepercayaan publik.
“Kalau informasi disampaikan dari sumber yang tidak langsung atau hanya berdasarkan asumsi, potensi kekeliruannya sangat besar. Jubir bisa kehilangan kredibilitas, dan pada akhirnya publik yang dirugikan karena menerima informasi yang tidak utuh,” pungkasnya. {golkarpedia}
