WAKIL Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan transparansi mengenai persoalan Surat Dukungan Utama Working and Holiday Visa (SDUWHV).
Dia mengingatkan masalah tersebut bukan sekadar urusan teknis biasa, tetapi menyangkut rasa keadilan generasi muda yang tengah memperjuangkan haknya. Ia menyoroti bahwa banyak pihak mengeluhkan kurangnya transparansi, terutama karena seluruh proses komunikasi dilakukan secara digital dan satu arah.
“Kalau ini dibiarkan tidak terjawab, mereka akan semakin seakan-akan tidak percaya pada pemerintahan ini dalam bagian Keimigrasian,” kata Dewi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025), dikutip dari laman DPR RI.
la mencontohkan insiden gangguan sistem, termasuk perubahan mendadak jadwal dan kebijakan, seperti pembukaan sistem yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Menurut dia, kondisi tersebut berdampak langsung pada peserta, terutama mereka yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses layanan.
Dewi juga menyoroti perubahan nilai skor dan nominal biaya yang terjadi pada hari pendaftaran. la menganggap perubahan mendadak ini sangat merugikan, terutama bagi peserta dari daerah yang harus menyiapkan biaya lebih besar.
“Perbedaan lebih dari Rp5 juta itu bukan hal kecil. Bagi putra-putra daerah, bisa jadi mereka harus jual sapi dan sebagainya,” kata dia.
la menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan seharusnya memiliki pengumuman persyaratan yang tetap dan tidak boleh diubah saat proses berlangsung.
Di hadapan Perwakilan Pendemo SDUWHV yang hadir, dia meminta Imigrasi memberikan penjelasan apa adanya, bukan sekadar jawaban normatif.
“Ini yang perlu jadi catatan benang merah bagi kita. Tidak sekedar viral di Tik Tok, tapi mereka sudah menyampaikan aspirasinya secara resmi sehingga kami berkewajiban untuk membawa aspirasi mereka juga bukan dengan laporan yang seperti pada rapat-rapat kerja biasa,” katanya. []
