PARTAI Golkar menilai fenomena banyaknya kepala daerah terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dijadikan bahan refleksi. Terbaru, dalam waktu satu minggu, KPK melakukan OTT terhadap dua bupati.
“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktek korupsi itu masih sering terjadi,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, M Sarmuji di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar ini juga berharap praktek korupsi ini bisa dihilangkan dari pemerintahan. Ia tidak ingin terus-terusan mendengar ada kasus OTT KPK secara berkala.
Lebih lanjut, ia menyorot kemungkinan faktor yang menyebabkan banyak kepala daerah terjaring OTT. Salah satunya, ia menilai ada faktor biaya politik yang tinggi. “Kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” kata dia, dikutip dari Kompas.
OTT kepala daerah awal Maret
Diberitakan sebelumya, KPK melakukan dua OTT terhadap dua bupati di awal Maret 2026 ini. Pertama, di Semarang, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya pada Selasa (3/3/2026) dini hari.
OTT Fadia Arafiq yang notabene orang Golkar itu terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan.
Dalam perkara ini, Fadia diduga terlibat dalam mendirikan perusahaan keluarga PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), ikut proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan, arahkan bawahan untuk menangkan perusahaannya, lalu keuntungan miliaran rupiah mengalir kembali ke lingkar keluarganya. []
