SEKJEN Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku pihaknya sudah mengingatkan Rudy Mas’ud, setelah pernyataannya soal mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang kini menjadi sorotan publik.
Menurut dia, salah satu kader dari Partai Golkar itu sudah diminta untuk lebih mendengarkan suara publik. Meski ada berbagai alasan, menurut dia, seorang gubernur harus mengukur dengan kondisi rakyat, bukan dengan ukuran pribadi.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” kata Sarmuji di Jakarta, Jumat (27/2/2026), dikutip dari Antaranews.
Dari penjelasan Rudy, menurut dia, anggaran untuk mobil dinas tersebut sudah disetujui pada tahun 2024. Mobil dengan jenis itu pun, kata dia, dibeli dengan sistem inden.
“Kalimantan Timur medannya berat, dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa. Tapi apapun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita,” kata dia.
Selain itu, dia mengatakan bahwa Rudy Mas’ud juga menjelaskan bahwa saat ini dirinya masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Dia pun sudah menyampaikan bahwa hal tersebut lebih baik. “Itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” kata dia.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). []
