KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan jaminan tegas bahwa penunjukan dan pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
Sarmuji menyampaikan hal itu menyusul adanya dugaan praktik jual beli titik SPPG.
“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dia menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola BGN harus dipastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.
“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” katany, dikutip dari Antaranews.
Hal itu, menurut dia, mencakup pula kualitas makanan yang disajikan. Ia mengatakan hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun.
“Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” pesan dia.
Oleh sebab itu, Sarmuji mendorong BGN untuk tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran MBG agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat dipastikan benar-benar sampai ke penerima manfaat.
“Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo,” katanya. []
