WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati mengapresiasi komitmen dan langkah nyata penegakan hukum yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI 2025. Menurutnya, pernyataan Presiden mencerminkan tekad kuat untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan transparan.
“Komisi III mengapresiasi komitmen penegakan hukum Presiden Prabowo. Ini menunjukkan kesungguhan dalam menciptakan hukum yang benar-benar berkeadilan,” ujar Sari Yuliati di Jakarta, Sabtu (16/8/2025), dikutip dari FraksiGolkar.
Ia menilai capaian yang dipaparkan Presiden, seperti penyelamatan APBN dari potensi penyelewengan, peningkatan penyelesaian sengketa perdata, hingga keberhasilan mediasi dan pengusulan sanksi bagi sejumlah hakim, merupakan langkah konkret yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Capaian tersebut adalah langkah besar yang menunjukkan penegakan hukum di era Presiden Prabowo berjalan ke arah yang lebih baik. Ini harus disambut positif dan dipertahankan,” tambah legislator Golkar itu.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan yang lebih tinggi dari hukum, serta setiap pihak harus dapat diatur dan diperiksa.
Presiden juga mengungkapkan capaian Mahkamah Agung (MA), di antaranya penyelesaian sengketa perdata di bawah Rp500 juta yang meningkat hingga 68 persen, serta keberhasilan mediasi naik menjadi 28 persen. Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) telah menyeleksi 9 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc, menerima 3.752 laporan masyarakat, serta mengusulkan sanksi terhadap 116 hakim.
Sari berharap komitmen Presiden tersebut dapat memperkuat supremasi hukum di Indonesia. “Harapan kami, apa yang disampaikan Presiden menjadi upaya nyata untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi keadilan bagi seluruh rakyat,” tegasnya. []
