ANGGOTA Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal menyalurkan bantuan pangan kepada 42.262 kepala keluarga (KK) di enam kabupaten/kota se-provinsi tersebut.
“Bantuan ini berupa beras sebanyak 10 kilogram per kepala keluarga setiap bulan,” katanys di Sorong, Kamis (7/8/2025).
Menurut dia, bantuan pangan ini merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan yang bertujuan untuk mengatasi kerawanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog).
“Kegiatan ini mulai dilaksanakan sejak awal Agustus dan akan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Papua Barat Daya,” katanya, dikutip dari Antara.
Dia mengatakan sesuai dengan bidang Komisi IV DPR RI, yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan, tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat Papua Barat Daya mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
Dia mengungkapkan penyaluran bantuan dimulai dari Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) pada hari Rabu (6/8). Kemudian, pada hari in kegiatan berlanjut di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan akan diteruskan ke Distrik Seget, Kabupaten Sorong pada Jumat (8/8/2025).
“Penyaluran ini kami lakukan secara bertahap agar seluruh masyarakat yang berhak menerima benar-benar terdata dan mendapatkan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, program ini juga bertujuan untuk memperkuat sektor pangan dan menjaga stabilitas harga beras di wilayah timur Indonesia.
Robert menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk konkret kehadiran negara di tengah masyarakat, sekaligus dukungan nyata terhadap program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Kami berharap bantuan ini tidak hanya bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dapat mendorong daya beli masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian daerah,” harapnya.
Ia mengajak pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk bersama-sama mengawal distribusi bantuan agar berjalan adil, merata, dan transparan. []