ANGGOTA DPR RI Robert J Kardinal menyampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi muda Papua dapat dimulai hanya dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,4 triliun.
Menurut Robert, dana tersebut cukup untuk mengoperasikan 3.772 sekolah dasar (SD) di seluruh Papua dengan pola sekolah sepanjang hari (SSH), sebuah model pendidikan yang diyakini mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan karakter, kecakapan akademik, dan kualitas hidup anak-anak Papua.
“Kalau misalnya Presiden Prabowo sungguh ingin mengangkat kualitas SDM Papua, cukup alokasikan Rp9,4 triliun. Itu sudah bisa menjalankan ribuan SD di Papua dengan sistem sekolah sepanjang hari,” kata Robert dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/1/2026), dikutip dari Antaranews.
Robert mengatakan SSH merupakan model pendidikan yang menempatkan siswa belajar dari pagi hingga sore untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karakter, dan interaksi.
Selain bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, juga untuk mengatasi persoalan stunting melalui penyediaan makanan bergizi di Papua. “Selama pembelajaran, anak-anak juga akan mendapat makan tiga kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang, dan sore,” ujarnya.
Sejatinya, kata dia, SSH sudah berlangsung di beberapa wilayah di Papua. Dalam penerapannya, SSH berlangsung mulai pukul 06.00 diawali sarapan pagi, kemudian aktivitas belajar hingga pukul 13.00, dilanjutkan istirahat makan siang.
Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler serta tambahan pembelajaran pada sore hari hingga pukul 17.00 dan makan sore. Hanya saja, SSH tersebut jumlahnya sangat terbatas karena persoalan anggaran. Adapun anggaran SSH itu, sama sekali tidak menggunakan APBN atau 100 persen bersumber dari APBD dan dana kampung.
“Padahal kalau ini dijalankan serentak dan konsisten di seluruh tanah Papua, dampaknya akan sangat signifikan bagi kualitas SDM anak Papua, terutama di kampung-kampung,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta ada dukungan anggaran yang signifikan untuk mendorong peningkatan generasi muda Papua melalui SSH tersebut. Secara fiskal, pemerintah sama sekali tidak kesulitan menyediakan anggaran tersebut.
Sebab dana Rp9,4 triliun hanya setara 10 persen dari total kontribusi PT Freeport Indonesia kepada negara pada tahun 2024 yang mencapai Rp94 triliun, baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, royalti maupun dividen.
Namun, untuk tahap awal pada 2026, lanjutnya, pemerintah tidak perlu langsung menggelontorkan seluruh anggaran tersebut. Program dapat dimulai melalui pilot project dengan alokasi sekitar Rp1 triliun untuk diterapkan di 400 SD terlebih dahulu.
“Dana Rp1 triliun untuk tahap awal program ini hanya sekitar 1 persen dari kontribusi Freeport tersebut. Ini angka yang sangat kecil dibandingkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Robert juga mengingatkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ke Papua pada 2024 mencapai sekitar Rp70 triliun. Artinya, ruang fiskal untuk melakukan penajaman kebijakan di sektor pendidikan masih sangat terbuka.
“(Dana) Rp94 triliun itu baru dari Freeport. Belum termasuk kontribusi dari BP Tangguh, GAG Nikel, dan perusahaan besar lainnya yang beroperasi di Papua,” tuturnya.
Ia menekankan dana Rp9,4 triliun untuk perbaikan pendidikan di kampung-kampung Papua yang jumlahnya mencapai sekitar 8.000 kampung, bukanlah dana hibah atau belas kasihan. Dana tersebut merupakan bagian dari kontribusi besar Papua terhadap keuangan negara.
Dengan skema yang jelas, angka yang rasional, dan dampak yang terukur, Robert mengatakan pemerintah tinggal membutuhkan keberanian politik untuk menjadikan pendidikan Papua sebagai prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar jargon pembangunan.
“Papua sudah memberi terlalu banyak kepada republik ini. Sudah saatnya pemerintah memberikan sesuatu yang benar-benar signifikan demi masa depan generasi muda Papua,” ujar Robert. []
