REAKSI terkejut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal tingginya tarif cukai hasil tembakau (CHT) cukup menyita perhatian 22 September 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama pejabat Kementerian Keuangan 10 September 2025, saya menyampaikan keluhan industri lokal yang semakin berat menanggung harga cukai rokok. Pemerintah perlu meninjau ulang agar CHT 2026 mampu memberi jalan keluar bagi industri rokok dan tembakau.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan, sepanjang 2024 lalu pendapatan bea dan cukai kita mencapai Rp 300,2 triliun, tumbuh 4,9% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini setara 93,5% target APBN. Dari jumlah tersebut, Rp 216,9 triliun atau 72,3% berasal dari CHT. Artinya, kontribusi tembakau sangat besar bagi penerimaan negara. Pelarangan atau penurunan drastis konsumsi berpotensi menggerus kas negara.
Namun, tahun 2025 menjadi catatan kelam. Industri rokok nasional, yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, justru terpuruk. BPS mencatat kontraksi 3,77% pada kuartal I/2025, berbanding terbalik dengan pertumbuhan positif 7,63% pada periode sama tahun sebelumnya. Produksi rokok semester I/2025 hanya 142,6 miliar batang, turun 2,5%—angka terendah delapan tahun terakhir. Dua faktor utama penyebabnya adalah tarif cukai yang tinggi dan kuota sigaret kretek mesin (SKM) yang minim. Kombinasi ini memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ancaman
Kebijakan cukai ketat dalam beberapa tahun terakhir membuat industri tertekan. Meski tarif tidak naik di 2025, penyesuaian harga jual eceran (HJE) melalui PMK No. 97/2024 tetap membuat rokok kian sulit dijangkau. Contohnya, HJE SKM golongan I naik 5% menjadi Rp 2.375 per batang, sementara HJE SKT golongan III melonjak 18,6% ke Rp 860 per batang.
Kenaikan ini memperburuk daya beli masyarakat yang sudah tertekan inflasi. Konsumen pun beralih ke rokok ilegal yang lebih murah karena bebas pajak. Logikanya sederhana, semakin besar cukai, semakin subur peredaran ilegal. Hingga kuartal I-2025, Bea Cukai menindak 257 juta batang rokok ilegal senilai Rp 367 miliar.
Pemerintah memang berusaha memberi “napas” bagi industri dengan tidak menaikkan cukai di 2025. Namun, penyesuaian HJE tetap dilakukan per 1 Januari 2025. Akibatnya, harga pasaran tidak boleh lebih rendah dari batas HJE baru.
Sementara itu, penindakan terhadap barang ilegal justru meningkat. Dalam enam bulan pertama 2025, Bea Cukai mencatat 13.248 kasus barang ilegal senilai Rp 3,9 triliun, dan 61% di antaranya rokok. Jumlah batang rokok ilegal yang disita naik 38% dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Selain tarif, kuota produksi SKM yang rendah menambah beban produsen. Kebijakan yang dirancang untuk menekan konsumsi ini malah menimbulkan distorsi pasar. Gudang Garam, misalnya, mencatat penurunan penjualan dari 95,9 miliar batang (2019) menjadi 53,1 miliar batang (2024), atau turun 44,7%. Semester I/2025, laba bersihnya merosot 87,3% menjadi Rp 117,1 miliar. Perusahaan pun melakukan efisiensi dengan memberhentikan 309 pegawai meski disebut sebagai pensiun normal.
Tekanan serupa dirasakan usaha kecil dan menengah. Di Jawa Timur, pusat industri rokok, banyak pabrik kecil mengurangi operasional atau gulung tikar. Pabrik yang dulunya mempekerjakan ribuan orang kini hanya bertahan dengan ratusan atau bahkan puluhan karyawan. Serikat pekerja di Yogyakarta melaporkan penurunan produksi hingga 20% sepanjang 2025.
Jalan keluar
Gelombang PHK di sektor rokok bukan lagi ancaman, tetapi sudah nyata di lapangan. Jika dibiarkan, dampaknya akan merembet ke seluruh rantai nilai, dari pabrik hingga petani tembakau. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera meninjau ulang kebijakan cukai.
Pertama, perlu ada moratorium kenaikan tarif cukai minimal tiga tahun ke depan. Kebijakan ini memberi kesempatan industri untuk menata diri, sementara pemerintah fokus memperkuat penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Dengan memberantas pasar ilegal, penerimaan cukai bisa tetap meningkat tanpa menambah beban industri.
Kedua, pemerintah harus mengkaji ulang kuota SKM, khususnya Golongan III, yang selama ini menjadi penopang pengrajin rokok kecil. Harga pita cukai yang tinggi dan keterbatasan kuota membuat sebagian produsen terpaksa menjual tanpa pita resmi. Ini justru memperluas pasar ilegal.
Ketiga, perlu ada kajian menurunkan tarif golongan I–II serta memberikan tarif lebih ringan pada SKM golongan III. Dengan begitu, industri kecil bisa tetap bertahan sekaligus terdorong untuk taat aturan. Hal ini sejalan dengan arahan presiden agar ekonomi tumbuh lebih cepat dan kuat.
Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi cukai, memperbesar kuota produksi, dan memberantas rokok ilegal, ancamannya tidak hanya pada penerimaan negara. Jutaan pekerjaan berisiko hilang, dan kerugian sosial-ekonomi akan jauh lebih besar daripada tambahan pendapatan cukai jangka pendek. {Pikiran-Rakyat}
Oleh: Eric Hermawan, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar
