KOMISI IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu untuk menjawab kebutuhan mendesak para nelayan sekaligus memastikan aktivitas perikanan berjalan optimal.
Persoalan ini mengemuka saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto, serta turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).
Panggah menilai PPI Tanjung Limau telah memiliki fasilitas yang cukup bersih dan memadai sebagai pusat pendaratan dan pelelangan ikan. Namun, ia menekankan perlunya penambahan fasilitas cold storage dan pabrik es sebagai sarana vital menjaga kualitas ikan sebelum dipasarkan. “Kedua fasilitas ini sangat penting untuk menjaga mutu hasil tangkapan nelayan,” ujarnya.
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti persoalan pendangkalan pelabuhan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal nelayan. Ia menegaskan, perlu ada kejelasan instansi yang bertanggung jawab dalam penanganannya. “Pendangkalan ini masalah lama dan harus segera diatasi, apakah tanggung jawab pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tegasnya.
Sementara itu, Ahmad Yohan menegaskan bahwa aspirasi para nelayan yang diterima selama kunjungan akan diperjuangkan di tingkat pusat. Selain pembangunan cold storage dan pabrik es, ia juga mendorong penyediaan rumah singgah di area PPI agar nelayan yang baru pulang melaut dapat beristirahat dengan layak.
“Kami berharap upaya ini dapat berjalan baik, sehingga potensi laut kita yang luar biasa tidak hanya diukur dari besar kecilnya tangkapan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan,” katanya.
Komisi IV DPR RI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti catatan hasil kunjungan ini, mengingat sektor perikanan di Bontang memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi masyarakat pesisir dan menjaga ketersediaan pangan nasional. []
