WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan bahwa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan tidak boleh dipandang semata sebagai aset komersial PT Pertamina, melainkan harus ditempatkan sebagai infrastruktur strategis negara.
Menurutnya, kilang tersebut memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga desain operasionalnya harus mencakup kapasitas cadangan yang memadai, skenario kedaruratan serta mitigasi risiko geopolitik regional.
“RDMP Balikpapan harus dirancang untuk kepentingan strategis jangka panjang negara, bukan hanya hitungan bisnis semata,” kata Nurdin dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu (31/1/2026), dikutip dari Antaranews.
Diketahui, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Nurdin itu sebagai bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis sektor energi nasional, khususnya pengembangan RDMP Balikpapan.
Nurdin juga menekankan pentingnya optimalisasi kilang dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Ia menilai keberhasilan RDMP Balikpapan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, di mana kebutuhan energi dalam negeri dapat dipenuhi dari kapasitas produksi nasional.
Dalam konteks tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang memperkuat peran Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi.
Nurdin juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI siap memberikan dukungan penuh kepada Pertamina, baik dari sisi regulasi maupun pengawasan agar proyek RDMP Balikpapan berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Dalam rangka mewujudkan kemandirian energi nasional, kami dari Komisi VI akan terus mendukung Pertamina agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi nasional secara mandiri,” ucapnya. []
