WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid menegaskan pentingnya peran negara dalam memperbaiki tata kelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero) agar mampu memberikan pelayanan optimal kepada para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI – Polri serta menjaga keberlanjutan kinerja kedua BUMN tersebut. Hal itu disampaikan Nurdin dalam kunjungan spesifik Komisi VI DPR di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (17/9/25).
Pada kesempatan tersebut, Nurdin Halid menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk mendalami persoalan yang dihadapi TASPEN dan ASABRI. Ia mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara premi yang dikelola dengan klaim pensiunan yang diajukan peserta.
“Jadi memang kunjungan spesifik ini kita ingin mendalami dan untuk lebih memahami daripada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh PT TASPEN maupun ASABRI. Dimana setelah kita mendapatkan informasi dari paparan-paparan TASPEN ternyata memang ada kebijakan yang penting dilakukan oleh negara untuk bisa membantu daripada PT TASPEN dalam meningkatkan kinerjanya dan juga bisa mendapatkan, meningkatkan pelayanan kepada para pensiun (ASN),” kata Nurdin, dikutip dari FraksiGolkar.
Ia juga menyinggung persoalan yang pernah melanda ASABRI, termasuk kasus korupsi yang hampir membuat lembaga tersebut kolaps. Namun, ia menyebut bahwa saat ini sistem pengendalian internal dan investasi produktif sudah menunjukkan perbaikan signifikan.
“Nah yang menggembirakan adalah sekarang sudah mulai tata kelola itu jauh lebih baik dibanding yang lalu. Baik dalam pengendalian internal maupun dalam menanamkan investasi-investasi yang produktif itu sudah tercipta sebuah sistem tata kelola yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun kemarin,” imbuhnya.
Meski demikian, Nurdin menekankan pentingnya percepatan pembayaran tagihan oleh pemerintah. Menurutnya, TASPEN masih memiliki tagihan sekitar Rp25 triliun dan ASABRI sebesar Rp5,1 triliun. Hal itu dinilai krusial untuk memperbaiki kondisi ekuitas kedua BUMN, terlebih ekuitas ASABRI masih dalam posisi minus.
Disamping itu, Komisi VI DPR juga mendorong adanya regulasi khusus agar pengelolaan dana pensiun lebih terarah dan terukur.
“Jadi itu yang kita dalamkan dalam satu pembahasan khusus lagi. Soalnya dengan kunjungan spesifik ini tidak cukup untuk kita. Mereka juga telah kita sampaikan supaya mengidentifikasi semua permasalahan-permasalahan yang substansial yang dialami sekarang oleh TASPEN walaupun ASABRI sehingga kita bisa merumuskan sebuah kebijakan yang kita akan berjuang kepada pemerintah sehingga masalah-masalah itu tidak akan terulang dan bisa lebih baik dari sekarang,” jelasnya.
Nurdin Halid juga menegaskan bahwa Komisi VI DPR mendukung penuh upaya perbaikan dan siap memperjuangkan kebijakan di tingkat Pemerintah agar persoalan yang dihadapi TASPEN dan ASABRI dapat segera diselesaikan.
“Sangat mendukung, kemudian kita melakukan kunjungan spesifik untuk kita sambil monitoring kita ingin memahami apa sih persoalan mendasar daripada Taspen dengan Asabri ini sehingga tidak maksimal dalam melakukan fungsi ataupun tugas-tugasnya,” ungkapnya.
Adapun kunjungan kerja spesifik ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan layanan pensiunan ASN sekaligus memperkuat tata kelola BUMN strategis di bidang jaminan sosial. []
