KOMISI V DPR RI secara tegas mendorong percepatan integrasi transportasi di Terminal Tipe A Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Langkah ini diambil untuk meningkatkan konektivitas serta memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Integrasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran terminal sebagai simpul transportasi modern.
Dorongan ini muncul setelah Komisi V DPR menyoroti berbagai persoalan yang masih menghambat fungsi Terminal Pondok Cabe. Masalah seperti sulitnya akses transportasi umum dan minimnya jumlah penumpang menjadi perhatian utama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terminal tersebut belum berfungsi maksimal bagi masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menekankan pentingnya integrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Ia menyatakan, “Jika tidak segera diintegrasikan dengan MRT, LRT, atau KRL, terminal ini hanya akan jadi bangunan tanpa fungsi nyata bagi rakyat.”
Integrasi juga diharapkan dapat mengembangkan terminal menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal.
Tantangan dan Solusi untuk Integrasi Transportasi Terminal Pondok Cabe
Terminal Pondok Cabe menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang menghambat operasionalnya sejak diresmikan pada 31 Desember 2018. Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, mengungkapkan kesulitan akses transportasi umum dan keberadaan terminal bayangan sebagai penyebab utama minimnya minat penumpang. Kondisi ini membuat jumlah operator bus dan penumpang aktif di Terminal Pondok Cabe masih jauh dari harapan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub, Dedy Cahyadi, membenarkan bahwa operasional terminal belum maksimal karena akses angkutan umum terbatas. “Jumlah bus yang masuk lebih banyak dibanding penumpang yang berangkat dari terminal,” ungkap Dedy, dikutip dari Merdeka.
Situasi ini mengindikasikan perlunya solusi konkret untuk menarik lebih banyak pengguna. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dedy Cahyadi menekankan pentingnya penyediaan layanan feeder yang terhubung langsung dengan simpul transportasi lain.
Ditjen Intram Kemenhub berkomitmen mendorong inovasi dalam pengelolaan terminal agar setara dengan simpul transportasi modern lainnya. Penguatan feeder dan integrasi fisik diharapkan dapat menjadikan Terminal Pondok Cabe simpul perjalanan yang diminati masyarakat.
Mengembangkan Terminal sebagai Pusat Ekonomi dan Transportasi Modern
Selain sebagai simpul transportasi, Komisi V DPR juga mendorong agar Terminal Pondok Cabe dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal. Musa Rajekshah berpendapat bahwa pengelolaan terminal yang baik akan memberikan manfaat ganda.
“Terminal yang dikelola dengan baik akan menghadirkan manfaat ganda, mendukung mobilitas sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM,” ujarnya.
Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Terminal Tipe A Pondok Cabe, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, bertujuan meninjau pelayanan terminal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan terminal-terminal baru di kota lain.
Momen ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2025, yang menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan sektor transportasi.
Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terminal Pondok Cabe, yang sebelumnya dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kini dalam proses serah terima menuju Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
Perubahan pengelolaan ini diharapkan membawa angin segar bagi pengembangan dan integrasi transportasi Terminal Pondok Cabe. []
