WAKIL Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencerminkan keberhasilan pengelolaan fiskal di tengah tekanan global yang tidak ringan.
“Pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,03 persen—ini capaian luar biasa. Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Banggar DPR bersama Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (15/7/2025), dikutip dari FraksiGolkar.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti kuatnya sinergi antara Pemerintah dan DPR RI dalam menjaga stabilitas dan efektivitas APBN, meskipun dunia masih dibayangi ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok global.
Muhidin menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah yang disampaikan dalam rapat tersebut telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Panitia Kerja (Panja). Ia menilai pelaksanaan APBN 2024 sejauh ini telah berjalan sesuai alokasi dan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.
“Pelaksanaannya sudah cukup baik dan sesuai rencana. Kalau pun ada beberapa target pembangunan yang belum tercapai, itu hal yang wajar dalam proses pembangunan berkelanjutan,” tambahnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, tidak semua target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) bisa terealisasi sempurna dalam satu periode. Namun yang terpenting, menurutnya, arah dan progres pembangunan tetap berjalan dengan konsisten.
Lebih jauh, Muhidin menyoroti arah kebijakan strategis pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut komitmen pemerintah saat ini dalam memperkuat sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar sudah tampak sejak awal masa kerja.
“Kita bisa lihat geliatnya, terutama di sektor pangan. Indonesia mulai menegaskan posisinya sebagai negara penghasil pangan unggulan di Asia. Ini kemajuan penting untuk menuju swasembada,” tuturnya.
Rapat kerja yang digelar tersebut juga membahas pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024, sekaligus membentuk Panja untuk menelaah lebih rinci pelaksanaan anggaran. Turut hadir dalam rapat itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran pejabat eselon I Kemenkeu.
DPR RI akan melanjutkan pembahasan melalui dua Panja, yakni Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU. Keduanya akan menjadi bagian dari proses pengawasan dan penajaman terhadap pelaksanaan APBN yang menjadi fungsi utama parlemen. []
