MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan asesmen kompetensi yang dilakukan secara berkesinambungan.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan harus diawali dengan pemetaan kompetensi aparatur secara objektif agar pengembangan SDM dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Menteri Nusron menjelaskan, asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan keterampilan, penguasaan pengetahuan teknis, hingga sikap pelayanan aparatur.
Dengan demikian, pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja pelayanan di lapangan. Ia juga menekankan bahwa program pelatihan tidak boleh dijalankan sebatas pemenuhan formalitas atau perolehan sertifikat.
Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan bahwa materi, metode, dan penyelenggara pelatihan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pertanahan. Menurutnya, ketidaksesuaian antara hasil sertifikasi dan praktik kerja di lapangan harus menjadi perhatian serius.
Jika ditemukan aparatur dengan nilai asesmen tinggi namun kinerjanya tidak mencerminkan kompetensi tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap proses pelatihan dan pengujiannya.
Selain itu, Menteri Nusron mendorong agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya terbukti efektif dapat kembali dioptimalkan pada tahun 2026.
Pelatihan tersebut diharapkan mencakup berbagai lini, termasuk aparatur di bidang hukum, agar memiliki kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, menyampaikan bahwa berbagai program pelatihan telah dirancang untuk tahun 2026.
Namun, ia menekankan pentingnya masukan dari kantor wilayah sebagai bahan evaluasi efektivitas pelatihan yang telah dilaksanakan.
Menurut Agustyarsyah, umpan balik berkala dari hasil pelatihan—baik satu bulan, tiga bulan, hingga enam bulan setelah pelaksanaan—akan menjadi dasar penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran ke depan.
Evaluasi tersebut juga mencakup pelatihan yang telah dilakukan pada tahun 2025.
Rapat pimpinan tersebut diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya yang mengikuti kegiatan secara daring. []
