MENTERI Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah telah memberikan berbagai bentuk relaksasi kepada 200 ribu debitur UMKM yang terdampak bencana dan memiliki pinjaman di perbankan.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut merupakan data terbaru pemerintah dengan total outstanding kredit mencapai sekitar Rp12 triliun.
“Inilah angka terakhir kita yaitu 200 ribu debitur dengan jumlah outstanding sekitar Rp12 triliun,” katanya di Jakarta, Rabu (18/2/2026), dikutip dari Antaranews.
Dirinya menyampaikan secara rinci debitur terdampak tersebar di tiga provinsi, yakni sekitar 125 ribu debitur di Aceh dengan outstanding Rp7 triliun, sekitar 53 ribu debitur di Sumatera Utara dengan Rp3 triliun, serta sekitar 28 ribu debitur di Sumatera Barat dengan Rp1,7 triliun.
Maman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk membantu UMKM yang telah mengakses pembiayaan bank, meliputi keringanan suku bunga, pemberian grace period, pengaturan status kolektivitas, restrukturisasi kredit, relaksasi agunan tambahan, kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru, serta usulan penghapusan kredit.
Menurutnya, seluruh skema tersebut telah diakomodasi dalam kebijakan pemerintah yang dibagi ke dalam tiga periode, yaitu pemetaan, relaksasi, dan pemulihan yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2027. “Sudah kita bagi menjadi tiga periode yaitu periode pemetaan, relaksasi, dan pemulihan sampai Desember 2027,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi perhatian pada UMKM yang belum mengakses pembiayaan perbankan. Katanya, saat ini, proses pemetaan, monitoring, evaluasi, serta pendampingan masih terus dilakukan.
Selain itu, kata dia, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk mengoptimalkan berbagai dukungan, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). []
