MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia meninjau Pulau Gag yang menjadi eksplorasi tambang oleh PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam (Persero), Tbk.
Kedatangan Bahlil ke sana didampingi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Burdam.
Mereka berkeliling naik helikopter dan mendarat ke Pulau Gag untuk meninjau kabar pencemaran lingkungan di wisata Piaynemo Raja Ampat karena adanya penambangan nikel.
“Ada lima IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Raja Ampat, dan dari lima IUP itu yang berproduksi tahun 2025 hanya satu perusahaan yaitu PT Gag,” ujar Bahlil yang dikutip pada Minggu (8/6/2025).
“Dan itu pula yang teman-teman di media angkat, karena ditenggarai pencemaran lingkungannya itu dekat dengan Paynemo. Jadi yang kami kunjungi itu adalah yang berproduksi,” lanjut Bahlil, dikutip dari WartaKota.
Menurut dia, pencemaran lingkungan hanya bisa terjadi jika terdapat aktivitas produksi. PT Gag Nikel berproduksi setelah mendapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2025.
“Jadi yang kami soroti adalah yang sedang berproduksi, sisanya belum produksi sama sekali. Artinya dari lima perusahaan itu, yang berproduksi hanya satu itulah yang ditinjau,” ucap Ketua Umum Partai Golkar ini.
Atas temuan ini, Bahlil akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi eksplorasi nikel agar tidak merusak lingkungan. Mereka akan meninjau dokumen kajian teknis termasuk cleansing performance and technical inspection (CPTI) dari perusahaan terkait.
“Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat dengan Kementerian LH, karena urusan lingkungan merupakan domain mereka untuk mengecek sedetailnya,” imbuh dia.
Kata Bahlil, masukan dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu; Bupati Raja Ampat Orideko Burdam dan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu dan pihak perusahaan akan ditampung. Pendapat meruka akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pemerintah selanjutnya.
Apalagi pemerintah pusat berkomitmen bahwa kegiatan pertambangan di daerah konservasi seperti Raja Ampat akan dilakukan secara bertanggung jawab, dan tidak mengorbankan kelestarian serta keberlangsungan ekosistem lokal.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu merespons soal ancaman kerusakan wisata alam di Pulau Piaynemo Raja Ampat akibat eksplorasi tambang nikel di Pulau Gag.
Di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Kambu memberi kesaksian bahwa kabar adanya kerusakan wisata itu adalah hoaks, karena lokasinya tidak berdekatan.
Kambu mengaku, sudah meninjau lokasi Pulau Gag dan Pulau Piaynemo untuk melihat wisata Raja Ampat dan lokasi tambang nikel dengan Menteri Bahlil pada Sabtu (7/6/2025). Dia menjelaskan, warna air di sana jernih yaitu biru bukan cokelat seperti perairan lainnya.
“Tadi kami sudah sampai di Pulau Gag, laut itu kan (warnanya) cokelat tapi kami ke sana tadi biru. Terus informasi Pulau Piaynemo itu jauh dari Gag,” ujar Kambu yang dikutip dari akun X (Twiter) Wong Djowo pada Minggu (8/6/2025).
Kambu mengatakan, lokasi tambang nikel di Pulau Gag cukup bagus dan memenuhi syarat lingkungan yang ada. Meski di sana terdapat eksplorasi tambang, tapi di lokasi itu juga dilakukan reboisasi dan reklamasi sebagai tanggung jawab pelaksana proyek.
“Kewajiban itu sudah dipenuhi, sampai pelabuhan penguatan itu juga, itu airnya biru semua. Jadi pemberitaan itu (kerusakan lingkungan) adalah hoaks, kami pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo tapi tempat lain,” jelas Kambu.
“Mereka (perekam) ambil dari mana, kami juga tidak tahu tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” lanjut Kambu.
Ketika berada di Pulau Gag, kata dia, hampir semua elemen masyarakat meminta Bahlil untuk tetap melanjutkan penambangan itu. Masyarakat beranggapan, kehadiran tambang itu bisa membawa dampak ekonomi positif bagi mereka.
“Ketika kami sampai ke sana masyarakat lokal, semua yang ada di situ kecil, besar, perempuan, tua maupun muda, mereka menangis minta Pak Menteri ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan,” jelas Kambu.
Sebagai pemerintah, kata dia, Kambu tentu akan mengikuti keinginan masyarakat setempat karena berdampak positif bagi perekonomiannya. “Itu hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kami harus membuat rakyat susah,” ucapnya.
Senada diungkapkan oleh Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam bahwa pihaknya tidak menemukan pencemaran lingkungan seperti video yang beredar saat ini.
“Saat mengunjungi Pulau Gag ternyata yang ditemui tidak seperti informasi yang beredar. Kami sudah sampai ke Pulau Gag, kami sudah keliling pulau sampai ke lokasi perusahaan,” ujar Orideko Burdam.
Sedangkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) Alfons Kambu turut memantau langsung di Pulau Gag.
Senada dengan Elisa Kambu dan Orideko Burdam, dia sepakat bahwa informasi yang beredar soal pencemaran di Raja Ampat adalah hoaks.
Dia mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama mendukung program pemerintah melalui investasi.
Sebab kebijakan ini bisa mengangkat pendapatan asli daerah (PAD) dan bisa membangun ekonomi masyarakat adat.
“Kami MRPBD ke depan akan mengawal hal ini secara serius. Kami akan bersama dengan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi) dan Gubernur akan membuat Perdasus tentang investasi, sehingga bisa memberdayakan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan,” kata Alfons Kambu. []
