MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) seperti tambang dan minyak harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah.
Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo di Hulontalo Ballroom, Kota Gorontalo, Minggu (27/7/2025).
“Saya ingin seluruh sumber daya alam, khususnya tambang dan minyak, digunakan untuk kepentingan daerah. Daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri. Jangan hanya diberi masalah,” tegas Bahlil, dikutip dari GorontaloProv.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Bahlil telah memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) agar segera memetakan areal pertambangan di Provinsi Gorontalo yang dapat dijadikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Sebelum datang ke sini, saya sudah menelepon Dirjen Minerba soal tambang yang akan mulai produksi tahun 2026. Kami akan inventarisasi izin pertambangan rakyat (IPR) dan WPR yang sudah ada. Untuk wilayah yang masih bermasalah, saya minta segera dipetakan—mana yang bisa dimasukkan ke WPR dan mana yang disiapkan untuk perusahaan,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan tambang, sekaligus menciptakan keadilan ekonomi di daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang masih lemah, dengan anggaran hanya sebesar Rp1,7 triliun. Ia menilai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan efisien menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya gembira melihat tambang di Pohuwato akan mulai beroperasi tahun depan. Kami berharap dana bagi hasil bisa segera dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Gusnar juga meminta perhatian Menteri ESDM terhadap tambang di wilayah timur Gorontalo agar dikelola dengan baik demi mendukung pembangunan.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga diminta oleh Gusnar agar mendorong pergeseran kegiatan kementerian dan lembaga ke Gorontalo. Menurutnya, kehadiran kegiatan pemerintah pusat akan memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Tidak perlu masuk ke APBD, yang penting uang itu sampai ke tangan rakyat. Rakyat pasti senang jika banyak kegiatan pusat digelar di sini,” tutup Gusnar. []
