MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan anggaran untuk mengaliri listrik di 5.700 desa.
Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan untuk menyelesaikan persoalan itu hingga lima tahun ke depan.
Adapun permintaan ini ia sampaikan dalam pertemuannya dengan Menkeu di kawasan Lapangan Banteng, pada Kamis (31/7). ”Bukan permintaan tambahan anggaran. Anggarannya harus disiapkan untuk listrik desa,” kata Bahlil kepada awak media, dikutip Sabtu (2/8/2025), dikutip dari JawaPos.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan penyediaan anggaran ini perlu dilakukan agar ada perencanaan yang komprehensif dan terukur. Terlebih dengan komitmen penyelesaian dari Presiden Prabowo, ia mengharapkan ke depan sudah tidak ada lagi isu-isu terkait desa-desa yang belum teraliri listrik di Indonesia.
”Supaya kita ingin ada satu perencanaan yang komprehensif yang terukur dan tidak boleh diulang-ulangi lagi. Jangan listrik desa dijadikan sebagai isu terus-menerus. Kita ingin untuk menyelesaikan dengan baik,” jelas Bahlil.
Meski begitu, Bahlil masih belum mau mengungkapkan nominal anggaran yang perlu disiapkan oleh Menteri Keuangan. ”Nanti kita bahas ya,” pungkasnya.
Adapun sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta ESDM untuk menghitung jumlah desa-desa yang belum teraliri listrik. Adapun nantinya seluruh desa tersebut akan diterangi dengan listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sehingga dengan begitu, desa-desa yang belum teraliri listrik tidak harus menarik dari kabupaten dan kecamatan. ”Kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi menggunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Dia mengatakan, kedepan ESDM segera membahas perihal anggaran soal program listrik desa ini bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Bahlil memastikan anggaran yang akan dikucurkan negara langsung direalisasikan oleh Kementerian ESDM, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, PLN.
Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa program ini akan dilakukan mengikuti dengan rencana pemerintah yang diputuskan Presiden Prabowo dengan melihat skala prioritas.
”Nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkeu tentang biaya. Nanti anggarannya akan lewat ESDM, selama ini kan ditaruh di PLN dan itu dianggap anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design, rencana pemerintah,” pungkasnya. {}
