KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya memperkuat ketahanan energi dan kemandirian ekonomi melalui percepatan program hilirisasi. Saat ini, 20 proyek hilirisasi telah memasuki tahap pertama dan sebagian lainnya masuk tahap groundbreaking.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menambah 13 proyek hilirisasi dengan total investasi sebesar Rp 239 triliun. Menurutnya, percepatan hilirisasi tidak hanya menekan ketergantungan impor energi, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui peningkatan nilai tambah.
“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” ujar Bahlil usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, dikutip dari situs Kementerian ESDM, Sabtu (28/3/2026).
Selain hilirisasi, Bahlil juga mendorong optimalisasi potensi energi domestik untuk memperkuat swasembada. Dalam hal ini, optimalisasi SDA dilakukan pada etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO) sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor.
“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” terangnya, dikutip dari Detik.
Bahlil juga mengaku telah melaporkan kondisi terkait harga komoditas, khususnya batu bara dan nikel. Ia menyebut, tidak ada perubahan kebijakan seiring dengan pengelolaan kedua komoditas tersebut di tengah dinamika pasar global.
Kendati begitu, pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi batubara dan nikel dengan pendekatan terukur. Bahlil menekankan kebijakan ini tidak boleh memicu kelebihan pasokan yang justru menekan harga komoditas nasional di pasar global.
Pemerintah juga telah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Menurutnya, kebijakan itu dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai yang lebih adil dari pemanfaatan mineral strategis tersebut. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, Prabowo memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara. Ia menekankan, sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.
“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara,” jelas Bahlil.
Bahlil menekankan, pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak lagi dijual murah hanya demi volume produksi. Pengelolaan sumber daya alam harus memberi nilai tambah yang maksimal bagi negara.
“Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah,” pungkasnya. []
