KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut sertifikat hak guna usaha (HGU) sebuah perusahaan gula yang menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan cq TNI AU.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/1/2026), menjelaskan bahwa pencabutan ini berawal dari sebuah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia mengungkapkan bahwa dalam LHP BPK pada tahun 2015, 2019, dan 2022 dinyatakan bahwa tanah seluas 85.244,925 Hektare di Lampung merupakan milik Kemhan cq TNI AU.
Namun, diketahui bahwa terdapat HGU tanah tersebut yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan.
“Ada enam entitas lainnya, tapi satu grup di atas tanah milik negara, yaitu di atas tanah nama Kemhan, dalam hal ini atas nama Lanud Pangeran M Bun Yamin Lampung yang saat ini dikelola dalam pengawasan kepala staf TNI AU,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Ia mengungkapkan, grup perusahaan itu berinisial SGC. Berdasarkan temuan dalam LHP tersebut, Nusron selaku. enteri ATR/BPN bersama jajaran Kemhan, TNI AU, Kejaksaan, Polri, hingga KPK pun menggelar rapat pada hari ini untuk membahas langkah selanjutnya.
Hasil rapat menyepakati bahwa sertifikat tanah HGU yang dikuasai oleh perusahaan gula tersebut akan dicabut. Untuk langkah berikutnya, tanah tersebut akan diserahkan kepada Kemhan cq TNI AU.
“Nanti TNI AU akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami, yaitu mengajukan permohonan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama TNI AU atas nama Kemhan cq TNI AU,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Mohamad Tonny Harjono, mengatakan, TNI AU menganggap tanah tersebut sebagai aset yang strategis sehingga akan dibangun fasilitas yang mendukung pertahanan negara.
“Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan,” ucapnya. []
