MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya sanad keilmuan dan etika kepemimpinan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan publik. Ia menyebut, sebagaimana ilmu, butuh rujukan yang jelas; kebijakan juga harus berdiri di atas data, regulasi, dan kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu disampaikan Nusron saat mengisi Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (23/2/2026) malam. Dalam kajian tersebut, Nusron yang merupakan alumni UI menjelaskan tradisi keilmuan Islam menempatkan sanad atau rantai sumber pengetahuan sebagai fondasi legitimasi kebenaran.
“Ilmu itu harus ada sanadnya, karena kalau tidak ada sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim, mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan cenderung ngawur, ngomong sesuatu semaunya sendiri,” paparnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2/2026), dikutip dari Detik.
Nusron lalu menarik benang merahnya ke tata kelola pemerintahan. Ia menilai, jika sanad menjadi penjaga otoritas ilmu, maka dalam pemerintahan peran itu dijalankan oleh data, regulasi, dan dasar normatif. Tanpa pijakan yang teruji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.
Ia juga mengingatkan kepemimpinan bukan sekadar urusan teknis, melainkan juga soal moral. Menurutnya, manusia memiliki kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, mementingkan diri sendiri, atau menekan pihak yang lemah. Bila tidak dikendalikan, kebijakan yang lahir bisa menjauh dari rasa keadilan.
Nusron kemudian mengutip doa Rasulullah tentang kepemimpinan sebagai pengingat bagi pemegang amanah publik:
“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidup orang lain, maka persulitlah hidupnya, ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya.”
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk pada Surah Al-Hasyr ayat 7, “…kailā yakūna dūlatam bainal-agniyā’i minkum,” yang berarti agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan dengan semangat memperkuat distribusi sumber daya agar lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.
“Kebijakan seperti penataan dan penertiban HGU, redistribusi tanah dan penataan ruang, diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegas Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana ini.
Ia juga menyinggung kaidah yang disampaikan ulama klasik bahwa keberlangsungan sebuah negara ditentukan oleh keadilannya, bukan oleh simbol atau identitas formalnya. “Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” tutup Nusron.
Di akhir kajian, Nusron mengajak mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Ia menilai generasi muda perlu memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis, agar kebijakan publik bukan hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial. []
