KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan pentingnya penyelarasan data lintas sektor sebelum kebijakan tersebut ditetapkan secara resmi.
Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026), Menteri Nusron menyampaikan bahwa penetapan LSD akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Terbatas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
“Penetapan LSD di 12 provinsi ini harus dipersiapkan secara matang. Penyelarasan data antar Direktorat Jenderal sangat penting agar tidak terjadi perbedaan dalam implementasi di lapangan,” ujarnya, dikutip dari RuangBerita.
Saat ini, LSD baru ditetapkan di delapan provinsi. Perluasan ke 12 provinsi menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian serta mengendalikan alih fungsi lahan yang semakin meningkat.
Dalam proses tersebut, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya integrasi data antara Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Sinkronisasi ini dinilai krusial untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun perbedaan batas wilayah.
“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” tegasnya.
Kebijakan LSD merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Di tengah meningkatnya tekanan terhadap lahan pertanian akibat pembangunan dan urbanisasi, perlindungan terhadap lahan sawah menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Rapim perdana di bulan Ramadan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran pimpinan tinggi kementerian, baik secara langsung maupun daring. []
