MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa data menjadi fondasi utama dalam komunikasi publik pemerintah, terutama di tengah tantangan disinformasi dan dinamika informasi digital yang bergerak cepat.
“Karena komunikasi yang baik adalah juga mengedepankan data. Kalau nggak ada data Bapak Ibu udah nggak bisa,” kata Meutya Hafid saat memberikan arahan dalam Forum Bakohumas bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antaranews.
Menurut Meutya, komunikasi publik yang tidak didukung data yang kuat hanya akan bersifat sementara dan mudah dipatahkan oleh arus informasi lain di ruang digital. Ia menilai narasi yang disusun tanpa basis data tidak akan mampu bertahan lama di hadapan publik.
“Mau dibilang gimana, mau dipoles, mau dimana, tahan beberapa hari, minggu, tapi tidak akan bisa lama. Kalau data tidak punya. Dan data itu, bank data harus selalu ada,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan utama humas pemerintah saat ini bukan hanya menyusun pesan, tetapi memastikan ketersediaan dan konsolidasi data yang akurat dari masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tanpa data yang solid, kecepatan komunikasi justru berisiko menimbulkan kekeliruan.
Meutya juga menyoroti persoalan koordinasi data antarsatuan kerja yang kerap menjadi hambatan dalam komunikasi publik. Menurut dia, perbedaan data dan keterlambatan akses informasi membuat pesan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Dan kenapa saya bicara detail ini, karena kami juga sedang membenahi bagaimana data itu yang memang masih banyak, mohon maaf, tersebar, terserak, belum dikonsolidasi. Jadi selain mengkonsolidasikan struktur kehumasan di masing-masing K/L, kita juga harus mengkonsolidasikan data-data di K/L masing-masing,” kata Meutya.
Ia menilai, humas pemerintah harus mampu mengelola data sebagai bahan utama komunikasi, bukan sekadar pelengkap. Data yang akurat dan terverifikasi menjadi penopang utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Meutya menegaskan bahwa komunikasi publik yang berbasis data akan memperkuat konsistensi pesan pemerintah sekaligus meningkatkan daya tahan narasi di tengah derasnya arus disinformasi. []
