MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan enam program prioritas nasional mampu mendongkrak perekonomian bangsa apabila diiringi dengan upaya mengoptimalkan bonus demografi.
“Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, tidak hanya secara nasional, di dunia juga, maka ada program-program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, gizi, perumahan, dan koperasi,” katanya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN Jakarta, Rabu (6/8/2025), dikutip dari Antara.
Ia mengemukakan, Kemendukbangga/BKKBN saat ini terlibat di program gizi, utamanya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
“Tentu kita di Kemendukbangga/BKKBN ada irisan yang memang mendukung program-program tersebut, oleh karena itu saya perintahkan teman-teman untuk memrioritaskan kerja-kerja yang memang kewenangan kita,” ujarnya.
Wihaji menegaskan, untuk mengoptimalkan bonus demografi, maka masyarakat perlu optimistis dan yakin dengan fondasi-fondasi yang kini tengah dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden RI.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia memang tidak lantas membuahkan hasil yang instan, tetapi perlu dipupuk dan akan dituai dalam waktu 5-10 tahun yang akan datang.
“Saya alirannya optimistis dan yakin, hanya saya bilang kan sabar, Insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Beliau -Presiden- sedang fokus membangun fondasi-fondasi, dan saya meyakini beliau punya pertimbangan yang matang. Kita akan melaksanakan program-program yang sudah diperintahkan beliau, utamanya tadi yang saya bilang enam prioritas,” paparnya.
Ia juga menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan tentu perlu ditempuh dengan cara-cara yang kompleks.
“Karena kompleks, maka saya bilang banyak, dimulai dari hulu sampai hilir, misalnya stunting ini pekerjaan rumah kita masih 19,8 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita adalah 18 persen,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya, Kemendukbangga/BKKBN juga perlu memastikan setelah anak berusia di atas dua tahun, pola asuhnya tetap bisa terpenuhi untuk mencapai bonus demografi. []
