MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji menyampaikan masa depan kependudukan ada di penyuluh keluarga berencana (KB).
“Saya anggap isu KB selesai, yang belum adalah memprioritaskan pelayanan KB, siapa yang melayani penyuluh seluruh Indonesia dan seluruh Jawa Tengah,” katanya pada pembukaan Porseni Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB) Jawa Tengah di Gedung Olagraga (GOR) Samapta Kota Magelang, Rabu (23/7/2025), dikutip dari Antara.
Menurut dia, yang melayani penyuluh KB itu adalah teman-teman yang hadir hari ini, yang ada di Jawa Tengah. “Maka, masa depan kependudukan ada di penyuluh KB, yang kedua pembangunan keluarga,” katanya.
Ia menuturkan pembangunan keluarga yang paling penting adalah fondasi, karena setiap pembangunan kekuatan ada di fondasi. “Yang menjadi fondasi siapa, para penyuluh KB yang selama ini mengawasi, mengawal, memastikan supaya fondasi itu kuat,” katanya.
Menurut dia, dari mana memulainya, yaitu dari hulu, mulai dari calon pengantin yang nanti menjadi pasangan usia subur, yang dipastikan tidak stunting, kemudian mengurus baduta, batita, balita, dan seterusnya.
“Saya meyakini kekuatan negara itu ada di keluarga, karena lembaga paling kecil dan sederhana adalah keluarga, apabila keluarga kita baik-baik saja, ke depan Indonesia akan baik-baik saja,” katanya.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan Porseni ini bukan semata-mata ajang kompetisi, melainkan juga wahana, aktualisasi diri serta pengingat akan pentingnya para penyuluh KB dalam membangun keluarga yang berkualitas, tentunya ini sebagai hal yang fundamental dalam menjaga bangsa dan negara.
“Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IPeKB Provinsi Jawa Tengah, BKKBN dan seluruh mitra yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini dengan semangat kolaboratif yang luar biasa,” katanya.
Ia menuturkan kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan program kependudukan dan KB tidak terlepas dari solidaritas sumber daya manusianya. []
