KOMISI XIII DPR RI menilai pengawasan keimigrasian di NTB, khususnya di wilayah-wilayah wisata dan jalur laut, masih perlu diperkuat.
Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan menyampaikan hal ini setelah menerima laporan dari Kanwil Imigrasi NTB dan mengamati meningkatnya mobilitas warga negara asing (WNA) di kawasan seperti Mandalika.
“Imigrasi perlu pengawasan lebih ketat, terutama di daerah yang sering dikunjungi WNA dan jalur laut yang diduga menjadi celah bagi pelaku pelanggaran. Banyak TKA di Mandalika juga belum terdata dengan jelas, termasuk izin tinggal sementaranya,” kata Maruli dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Kota Mataram, NTB, Jumat (12/12/2025).
Menurut laporan yang diterima, sejumlah tenaga kerja asing diketahui tidak tercatat secara lengkap, bahkan ada yang bekerja di perusahaan tanpa data keimigrasian yang valid.
Legislator Partai Golkar tersebut mendorong agar koordinasi imigrasi diperkuat bersama TNI Angkatan Laut, Polri, dan pemerintah daerah, untuk memastikan semua WNA dan TKA yang masuk tercatat dan diawasi secara sistematis.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan jalur laut oleh para pelaku pelanggaran keimigrasian. Minimnya sarana prasarana menjadi salah satu hambatan utama. “Pengawasan perlu didukung alat dan fasilitas yang memadai. Sarpras imigrasi harus ditingkatkan,” tambah Maruli, dikutip dari laman DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, Maruli juga menerima laporan terkait penanganan sembilan kasus pelecehan seksual oleh LPSK serta catatan pengawasan HAM di NTB dan wilayah kerja sekitarnya. Maruli menyatakan bahwa Komisi XIII DPR RI siap mendukung penambahan anggaran dan personel bagi instansi terkait.
“Mitra kerja sudah menunjukkan kinerja luar biasa, tetapi mereka butuh tambahan personel, sarpras, dan anggaran. Tentu kami dorong agar pelayanan masyarakat di NTB semakin baik,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Komisi XIII DPR untuk memperkuat tata kelola keimigrasian dan memastikan keamanan serta ketertiban di daerah wisata strategis NTB. []
