KOMISI XIII DPR RI menyoroti kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) di NTB yang mengalami over capacity, dengan sebagian besar warga binaan merupakan pelaku kasus narkoba.
Hal itu disampaikan anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan usai mendengarkan laporan dari Kanwil Kemenkumham, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, serta LPSK dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII.
“Data menunjukkan over capacity dan mayoritas warga binaan adalah pelaku narkoba. Pemerintah sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas baru, dan ini harus segera diajukan agar beban berkurang,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Maruli juga memberi perhatian pada celah pengawasan di ruang kunjungan, yang menurut laporan menjadi titik rawan penyelundupan narkoba dan ponsel ke dalam lapas. Ia menilai perlunya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan sarana dan prasarana keamanan demi mencegah peredaran barang terlarang di dalam lapas.
Meski pemberian remisi dan pembebasan bersyarat cukup banyak, menurut Maruli langkah itu hanya mengurangi sementara kapasitas lapas. Karena itu, pembangunan lapas baru dan peningkatan sistem pengawasan dinilai sangat mendesak.
Maruli menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI akan mendorong penambahan anggaran, serta fasilitas bagi pemasyarakatan termasuk di NTB. “Kinerja mereka sudah baik, tapi dukungan anggaran dan sarana-prasarana harus ditambah. Ini penting untuk memperbaiki layanan pemasyarakatan di NTB,” tegasnya, dikutip dari laman DPR RI.
Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis Komisi XIII untuk meningkatkan keamanan serta mendorong pembenahan sistem pemasyarakatan secara nasional. []
