KOMISI VII DPR akan mengundang pihak platform penyedia layanan film Over The Top (OTT) mulai dari Netflix, Disney+, Vidio, Maxstream, dan platform lain sejenis untuk bisa meningkatkan kualitas produk film Indonesia, sebagai upaya dari Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, menyatakan, Panja tersebut akan akan mendalami struktur pembiayaannya, pemasarannya, hingga pendistribusian film, guna mencegah adanya dugaan monopoli pelaku industri film. Jangan sampai, kata dia, ada sejumlah production house (PH) yang sulit untuk berkembang.
“Nanti kalau ada masukan dari Ekraf (Ekonomi Kreatif), nanti kita bisa tambahkan OTT atau over the top lainnya yang perlu untuk kita undang,” kata dia, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026), dikutip dari Antaranews.
Ia mengatakan, pihaknya juga berupaya meningkatkan peran sosial dan edukatif dalam perfilman nasional karena hal itu sangat penting. Saat ini, menurut dia, mayoritas film produksi lokal banyak yang hanya bertema horor atau perselingkuhan saja.
Selain itu, dia pun akan mendorong penegakan hukum digital guna memberantas pembajakan film. Menurut dia, saat ini banyak produk film yang lemah dalam hal perlindungan hukum.
“Dari sisi regulasinya juga nanti bagaimana apabila misalnya pembajakan ini ada punishment-nya apa, segala macam nanti akan kita lakukan pendalaman,” kata dia.
Kemudian, kata dia, Komisi VII DPR juga ingin agar produk film Indonesia bisa berbasis pemasaran identitas budaya, wisata, UMKM, kebudayaan, dan sejarah. Dengan begitu, produk film secara tak langsung turut mempromosikan identitas Indonesia di kancah dunia.
“Ini mungkin yang menurut kami sangat lemah saat ini ya, dibandingkan dengan film-film internasional aspek kesejarahannya itu sangat menonjol dibanding film-film nasional kita,” kata dia.
Selain sejumlah platform penyedia layanan film digital, menurut dia, panja itu akan mengundang juga kementerian dan lembaga lintas sektor, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga PT Produksi Film Negara dan Lembaga Sensor Film.
Ia mengatakan nantinya Panja itu akan menghasilkan suatu kesimpulan rekomendasi bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas dan distribusi film nasional. “Sifatnya nanti rekomendasi ini wajib untuk dilaksanakan karena ini mengikat untuk kita semua,” kata dia. []
